KPK Minta Kader Golkar di NTB Terapkan Sistem Integritas Partai Politik

Ia juga meminta kepada jajaran kader yang hadir untuk memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai wadah untuk menambah pengetahuan tentang aspek-aspek korupsi.

“Berdasarkan kategori profesi dari data yng dipaparkan KPK kemarin Anggota DPR menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta dengan modus operandi praktik penyuapan. Jadi, perlu untuk memahami konsep-konsep tentang penyuapan, gratifikasi dan sebagainya,” pesannya.

Menambahkan pesan Ketua DPP, hadir memberikan sambutan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati yang mengingatkan kader Golkar bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia.

Ia juga prihatin karena korupsi selalu distigmakan pada partai politik dan masyarakat yang melakukan kerja-kerja politik.

“Ini yang menurut kami sangat penting bagi kita semua untuk membuktikan bahwa kader partai Golkar adalah kader yang memiliki prinsip antikorupsi dan kader-kader yang berkomitmen untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari permasalahan korupsi,” ujarnya.