Penanganan Covid
Epidemiolog UI: Di Tengah Lonjakan Covid, Hak-hak Tenaga Kesehatan Harus Dipenuhi Negara
Junimart Girsang meminta pemerintah pusat mengawasi penyaluran insentif para tenaga kesehatan.
Penulis:
Toni Bramantoro
Editor:
Sanusi
lihat foto
Warta Kota/Henry Lopulalan
Calon penumpang melakukan Rapid Test Antigen Covid-19 yang dilakukan acak oleh petugas stasiun dan nakes di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (16/5/2021). Tes antigen Covid-19 secara acak kepada penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Bogor, Bekasi, dan Tangerang
selama liburan Idul Fitri untuk 100 alat tes rapid Covid 19. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Sedangkan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD provinsi, kabupaten, kota, puskesmas dan labkesmas dibayar oleh pemerintah daerah melalui alokasi 8 persen dari DAU dan DBH di masing-masing daerah.
Selain itu, arahan tersebut juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Kemudian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan dana desa 2021.
