Demokrat Tanggapi Wacana Presiden 3 Periode: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat angkat bicara mengenai wacana tiga periode dan pembentukan relawan yang mendukung wacana itu yakni Komunitas Jokowi-Prabowo 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan Indonesia bukan hanya memiliki dua sosok tersebut.

Bahkan dia menilai kontestasi politik antar Jokowi dan Prabowo pernah memunculkan polarisasi di masyarakat. Sehingga jika hanya kedua sosok itu yang didukung maka Indonesia seolah tak memiliki kemajuan sejak 2014 silam.

Baca juga: Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Umbas Ingatkan Semua Pihak Hormati Konstitusi

"Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," ujar Herzaky, kepada wartawan, Minggu (20/6/2021).

"Kenyataannya, sejak 2014, kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat. Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya. Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," imbuhnya.

Baca juga: SOSOK M Qodari, Usung Wacana Jokowi 3 Periode & Jokowi-Prabowo 2024, Dianggap Langgar Konstitusi

Herzaky mengaku heran akan hal tersebut. Sebab saat ini sudah banyak tumbuh dan bermekaran calon pemimpin terbaik di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mencontohkan nama-nama seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah yang berprestasi. Kemudian nama Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari deretan pemimpin partai politik.

Berbagai survei juga telah mengkonfirmasi keinginan rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin baru di 2024 dan menolak keras wacana tiga periode.

Dia pun meminta semua pihak mengingat bahwa Jokowi juga sudah menolak rencana tiga periode tersebut. Karenanya jangan isu tersebut terus dimunculkan.

"Presiden Joko Widodo telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024. Beliau sendiri sudah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode. Tentunya penolakan beliau ini bukan basa-basi apalagi lip service belaka. Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," jelasnya.

Baca juga: Istana Ingatkan Lagi Pernyataan Jokowi 2 Kali Pernah Menolak Wacana Presiden 3 Periode

Herzaky juga meyakini Presiden Jokowi ingin dikenang sebagai pemimpin demokratis laiknya Presiden RI ke-6 Bapak SBY begitu selesai masa jabatannya.

Dan bukannya presiden yang membawa Indonesia kembali ke masa kelam seperti di Orde Baru, saat belum ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Dia pun mengimbau kepada pendukung wacana tiga periode agar jangan membuat Indonesia mundur puluhan tahun dengan memaksakan rencana presiden tiga periode.

"Lebih baik relawan yang tidak jelas itu, membentuk relawan melawan covid-19 dan membantu rakyat yang sedang susah karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini, seperti yang sedang Partai Demokrat lakukan," ujar Herzaky.

"Stoplah bermanuver politik, fokus bantu rakyat saja. Mari kita bantu Bapak Presiden Joko Widodo menangani pandemi covid-19 dan krisis ekonomi saat ini. Jangan malah menghina rakyat Indonesia dengan wacana Jokowi tiga periode apalagi dengan lelucon tidak lucu Jokowi-Prabowo," tandasnya.

Trending Topic

 Tagar #tangkapqodari mendadak jadi trending topic di linimasa Twitter, Minggu (20/6/2021).

Diduga, tagar tersebut ramai di lini masa twitter, gara-gara usulan soal Jokowi 3 periode sebagai pemimpin RI.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dianggap mengampanyekan seruan melanggar konstitusi.

Pasalnya, amanah konstitusi Indonesia, masa jabatan Presiden dibatasi maksimal dua periode.

Baca juga: Qodari: Selain Beda Konstituen, Bobby Jadi Lawan Potensial Edy di Pilgub Sumut 2024

Tak hanya itu, Qodari juga mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar bersanding dengan Jokowi sebagai cawapres di 2024.

Baca juga: Istana Ingatkan Lagi Pernyataan Jokowi 2 Kali Pernah Menolak Wacana Presiden 3 Periode

Ditolak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui jubirnya menegaskan tidak sependapat dengan wacana masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Baca juga: Mewacanakan Presiden 3 Periode Adalah Mereka Yang Tak Mau Lepas dari Kekuasaan

Ini kesekian kalinya Jokowi membantah wacana Presiden tiga periode.

Sikap ini dinilai sejalan dengan amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi M. Fadjroel Rachman menyampaikan, Pasal 7 amandemen kesatu menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga: Demokrat: Mereka yang Dorong Presiden 3 Periode Melawan Undang-undang, Rakyat Akan Marah

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen kesatu," ujar Fadjroel di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Alasan M Qodari Jokowi 3 Periode

Beberapa waktu lalu Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengenakan kaus bergambar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto saat hadir dalam program Mata Najwa, Kamis (18/3/2021).

Diketahui tema Mata Najwa tersebut ialah "Gaduh 3 Periode".

Qodari mengungkapkan, Jokowi dan Prabowo menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia.

"Terus terang saya bukan ngomongin tiga periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, yang kebetulan pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini," ungkapnya dikutip dari YouTube Najwa Shihab.

Qodari mengungkapkan, kondisi politik Indonesia secara garis besar membaik setelah Prabowo bergabung di kabinet Jokowi.

"Menurut saya, secara garis besar, politik Indonesia stabil. Ada catatan juga, begitu Prabowo bergabung dengan Jokowi di kabinet, hoaks turun 80 persen," ungkapnya.

"Harus dikatakan, pendukung Prabowo, minimal sebagian datang dan mendukung Prabowo," ungkapnya.

Qodari mengungkapkan masyarakat Indonesia telah terbelah dalam dua kali gelaran Pilpres 2014 dan 2019, saat Jokowi dan Prabowo bertarung.

"Pembelahan yang terjadi, imajinasi politik masyarakat Indonesia mengenai pemimpin mereka itu begitu dalam," ungkap Qodari.

Qodari menyebut, kaus yang ia kenakan hanyalah gagasan dari diri pribadi.

"Ini gagasan saya, barang kali diterima, dipikirkan, dan bisa juga ditolak, mengapa tidak?" ungkap Qodari.