Jokowi-Erdogan Didorong Bertemu di Jakarta untuk Atasi Konflik Palestina
Jakarta bisa dijadikan episentrum pertemuan tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan perlu melakukan fungsi mediasi untuk mengajak faksi Fatah dan Hamas berdamai dalam penyelesaian konflik internal di Palestina.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kepada Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).
Jakarta bisa dijadikan episentrum pertemuan tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Baca juga: Si Kembar Penentang Pengusiran Palestina di Sheikh Jarrah: Dibebaskan Israel
"Pak Jokowi dan Erdogan bisa mengambil inisiatif pertemuan. Kalau Pak Jokowi mengundang Erdogan datang ke Jakarta, Jakarta akan menjadi episentrum perbincangan tentang perdamaian di seluruh dunia ini. Ini entry pointnya," kata Anis Matta.
Menurut Anis Matta, sebagai dua negara Islam yang besar, Indonesia dan Turki pasti akan didengar oleh semua kekuatan yang ada di Palestina. Indonesia harusnya bisa menjadi juru damai kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah.
Baca juga: Kata Palestina Soal Calon Perdana Menteri Baru Israel: Tidak Berbeda, Mereka Semua Jahat
"Kita bisa undang Fatah, undang Hamas dan kelompok-kelompok lain di Indonesia. Saya kira para pejuang Palestina setuju dengan ajakan itu," jelasnya.
Anis Matta menegaskan, isu Palestina bisa menjadi titik masuk yang paling bagus untuk meningkatkan posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan Indonesia
"Saya ingin meringkas posisi Indonesia dalam dua posisi. Pertama, posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan. Tidak ada isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seperti isu Palestina," kata dia.
Pada posisi diplomatik khususnya forum-forum internasional seperti PBB, Indonesia harus menggugat tentang solusi dua negara (two-state solution), serta kemungkinan upaya mendorong pembubaran negara zionis Israel meski tidak populer.
Baca juga: Sumbangkan 100 Juta untuk Palestina, Eko Patrio Izin Viona, Begini Respon Istrinya
Artinya, penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Sebab, kata Anis, solusi dua negara merupakan sikap awal pemerintah Indonesia sejak era Soekarno dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
"Pada dasarnya kita setuju dengan solusi dua negara dan itu sikap Indonesia secara umum. Tapi, kalau kita membuat prediksi tentang masa depan negara ini, Indonesia pada dasarnya bisa ikut mempelopori perbincangan tentang hal itu," ujar dia.
Sedangkan mengenai posisi kemanusiaan, pemerintah Indonesia seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Sebab isu Palestina sekarang, bukan lagi sekedar isu agama, tapi berkembang lebih luas menjadi isu kemanusiaan
"Saya ingat waktu saya masih jadi pimpinan DPR bidang anggaran, kita memberikan bantuan resmi dari APBN untuk Palestina. Bantuan lebih besar juga dari masyarakat dan pemerintah memfasilitasi mereka dengan cara memudahkan penggalangan dana dan juga mengantarkan mereka untuk menyalurkan dana tersebut," pungkasnya.
Mantan Diplomat Senior Imron Coton mendukung penuh ide Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta agar Indonesia lebih aktif meningkatkan perannya dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
