Kemenkumham Jamin Bantuan Hukum Bagi Petugas Pemasyarakatan Dalam Penanganan Napi Teroris

“Kalau pun saat ini ada yang punya, itu karena beli sendiri. Kami sudah meminta kepada Ditjen Pemasyarakatan namun belum dipenuhi,” kata Jalu.

Selain faktor komunikasi dan keamanan, Kepala Lapas Kelas IIA Pasir Putih Fajar Nur Cahyono pada sesi diskusi menekankan bahwa pada penanganan tindak pidana terorisme yang juga dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat.

“Harapan kami negara benar-benar hadir dalam penanganan tindak pidana terorisme ini melalui BNPT. Secara teknis, kami membutuhkan contact person yang bisa kami hubungi,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Lebaran, Polri Turunkan Densus 88 Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Kepala Polsek Nusa Kambangan Widyantoro yang juga meminta koordinasi agar lebih mudah.

Lebih lanjut Widyantoro menyatakan bahwa instansinya memiliki peran dalam penanganan tindak pidana terorisme namun seakan-akan pernah jelas harus berperan seperti apa dan bagaimana.

“Selama ini tidak ada koordinasi yang jelas. Kami juga meminta contact person dalam penanganan terorisme ini,” jelasnya.

Menutup rapat koordinator tersebut, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menekankan kembali kepada seluruh peserta rapat koordinasi bahwa sebagai aparatur pemerintah sudah seyogyanya untuk saling mendukung.

“Pemerintah harus solid. Jangan sampai ada kementerian/ lembaga yang saling mencibir. Ketika suatu kementerian/ lembaga yang sudah diamanatkan suatu tugas namun tidak dijalankan, yang salah bukan instansinya, namun pimpinannya,” tegas Heni.