Jokowi Soroti Program Pembangunan yang Kurang Efisien, Termasuk Bangun Pelabuhan Tanpa Akses Jalan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) soroti program pembangunan yang kurang efisien saat rapat koordinasi intern pemerintah 2021.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyentil ketidaksinkronan sejumlah proyek yang telah dibangun dengan program lainnya.

Dikutip dari tayangan YouTube resmi channel Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021), Jokowi mengatakan dirinya masih melihat ketidakjelasan tolok ukur dan manfaat program.

Jokowi menyentil sejumlah tolok ukur program terkait ukuran keberhasilan, ketidakjelasan sasaran, dan tujuan.

"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukurannya keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar itu apakah untuk mendukung capaian dan tujuan."

"Dan ini tidak sinkron dengan program kegiatan lainnya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kepatuhan Terapkan Prokes Merupakan Praktik Keagamaan yang Mulia

Baca juga: Pesan Gubernur NTT ke KSOP Kupang: Digitalisasi Pelabuhan Penting untuk Kemajuan Ekonomi

Jokowi merasa ketidaksinkronan hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah.

"Sehingga (akibat ketidaksinkronan), kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi," kata Jokowi.

Jokowi menunjukan sejumlah program pemerintah yang pembangunannya kurang maksimal, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan prakteknya.

Seperti pada program pembangunan pelabuhan.

Jokowi menyoroti pembangunan pelabuhan tidak maksimal lantaran tak ada akses masyarakat untuk menuju ke tempat tersebut.

Sehingga, masyarakat menjadi dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

"Ada juga bangun pelabuhan, tapi tidak ada akses jalan ke situ, lah apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan?"

Baca juga: Pakar Transportasi Sebut Aspek Keselamatan di Waduk Kedung Ombo Masih Kurang

Baca juga: Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan Seluruh Jajaran APIP

"Ini ada dan tidak hanya satu (proyek seperti itu), ini yang harus terus dikawal."

"Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan, dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak dapat manfaat dari program itu," sambungnya.

Tak hanya pelabuhan, Jokowi juga menyoroti sejumlah pembangunan lainnya, yakni pembangunan waduk.

Jokowi mengatakan, dirinya melihat ada program pembangunan waduk yang ternyata tidak memiliki sistem irigasi, baik irigasi primer, sekunder maupun tersier.

Hal tersebut didapati Jokowi ketika dirinya melakukan kunjungan langsung di lapangan.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk, enggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier enggak ada," terang jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyoroti sejumlah bantuan sosial yang datanya tidak akurat sehingga menyebabkan dana bansos tidak tepat sasaran.

Ditambah terdapatnya tumpang tindih permasalahan sehingga membuat penyaluran menjadi lambat.

Baca juga: Jokowi Pertanyakan Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Masih Rendah

"Data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran."

"Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki," terang Jokowi.

Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di kementerian/lembaga hingga daerah untuk mengawal ketidaksinkronan program dan proyek seperti ini.

Bahkan, diperlukan pengawalan dari hulu ke hilir.

Hal ini dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan atau menakut-nakuti.

Namun, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Jokowi berharap, seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus lebih tanggap dalam bertindak tanpa harus menunggu terjadinya kesalahan dulu.

"Tetapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan."

"Bukan menakut-nakuti, dan bukan mencari-cari kesalahan."

"Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini. Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan," jelas orang nomor satu di Indonesia itu.

Jokowi juga menegaskan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah yakni untuk membelanjakan anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

"Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien," tegas Jokowi.

Jokowi meminta pengawasan berlangsung secara jujur, tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi.

"Pengawasan ini harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," pinta Jokowi.

Jokowi mengatakan dirinya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran.

Mengingat saat pandemi seperti ini semuanya harus dihemat dan bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi bangsa.

"Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran."

"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujar Jokowi.

Dirinya juga berharap seluruh lini baik masyarakat maupun pemerintahan dapat bersinergi memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif.

Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif."

"(Sehingga) masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi," harap Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)