Berita Populer Hari Ini
POPULER NASIONAL Harta Kekayaan Ganjar Pranowo | Perbandingan Elektabilitas Ganjar-Puan Maharani
Berita populer nasional Tribunnews. Harta kekayaan Ganjar Pranowo hingga perbandingan elektabilitas Ganjar dan Puan Maharani.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional dari Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ramai dibicarakan setelah tak diundang dalam acara PDIP yang digelar di Semarang, Sabtu (22/5/2021).
Ganjar menjadi satu-satunya kepala daerah dari PDIP di Jawa Tengah yang tak diundang dalam acara itu.
Tak diundangnya Ganjar karena ia dinilai terlalu melewati batas soal Pilpres 2024.
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer yang dapat Anda simak:
Baca juga: Sejarah 2004 Disebut Bisa Terulang jika PDIP Usung Puan Jadi Capres Dibanding Ganjar Pranowo
Baca juga: Profil Bambang Pacul, Orang Dekat Puan yang Pertama Kali Sebut Ganjar Kelewatan & Tak Diundang Rapat
1. Harta Kekayaan Ganjar Pranowo
Berikut ini harta kekayaan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kader PDIP yang dianggap kebablasan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ganjar Pranowo menjadi sorotan setelah ia secara sengaja tidak diundang dalam acara pengarahan partai di kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021).
Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, mengatakan Ganjar tidak diundang karena dianggap sudah kelewatan soal Pilpres 2024.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar,-Red)," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Pria yang akrab Bambang Patjul ini menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.
2. Kata Pengamat soal Sikap PDIP yang Kucilkan Ganjar Pranowo
Baca juga: Relawan Jokowi Jagokan Duet Ganjar-Sandiaga di Pilpres 2024, Disebut Duet Maut Nasionalis-Religius
Baca juga: Puan Sebut Pemimpin Ada di Lapangan Bukan di Sosmed, Ganjar: Saya Bermedsos Sejak di DPR
Analis Politik Universitas Uslam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai sikap PDIP yang mengucilkan Ganjar Pranowo bisa menjadi sebuah kesalahan.
Adib mengatakan pesan yang disampaikan Ketua DPP PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, seolah menjadi pertanda pihaknya telah menutup pintu rapat-rapat untuk Ganjar.
"Saya melihat sebuah kelemahan ketika pesan yang disampaikan Bambang Wuryanto dan Puan ketika ada agenda PDIP di Jawa Tengah yang secara terang-terangan tidak mengundang Ganjar."
"Ini terlihat sebagai pengganjalan secara keras dan seolah mulai menutup pintu rapat-rapat kepada Ganjar."
"Nah saya kira ini (bisa jadi) kesalahan dan kelemahan bagi PDIP nanti," beber Adib, Senin (24/5/2021), dilansir Tribunnews.
Lebih lanjut, Adib menilai elektabilitas Ganjar yang cenderung dinamis di beberapa survei, mengingatkan pada momen munculnya Jokowi di tahun 2014.
3. Gugatan TPUA Minta Jokowi Mundur
Eggi Sudjana selaku advokat dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), menilai Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji-janji kampanye Pilpres 2019.
Sikap Jokowi yang berbohong dianggap berimplikasi pada perbuatan pidana, khususnya terkait masalah tata negara.
Baca juga: Bersurat ke Jokowi Soal TWK Pegawai KPK, 73 Guru Besar Anggap Firli Bahuri Cs Rintangi Penyidikan
Baca juga: Febri Diansyah Ingatkan Pimpinan KPK, Kemenpan RB, dan BKN soal Arahan Jokowi
"Ini peristiwa hukum perdata. Tapi jalin berkelindan ada pidananya. Ada hukum tata negaranya."
"Ini sejarah hukum baru, banyak orang nggak mengerti dan menyalahkan saya seperti nggak ngerti hukum," kata Eggi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021).
Dijelaskan Eggi, perbuatan bohong Jokowi terkait Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan barang siapa menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian diwajibkan ganti rugi.
Terkait gugatan yang dilayangkan TPUA di PN Jakpus, Jokowi kata Eggi setidaknya punya 66 janji semasa kampanye dulu.
4. Perbandingan Elektabilitas Ganjar Pranowo-Puan Maharani
Berikut perbandingan elektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dalam survei calon presiden (capres).
Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, tengah menjadi sorotan.
Hubungan antar keduanya sedikit memanas sejak Ganjar tak diundang pada acara PDIP di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).
Acara yang dipimpin Puan Maharani itu diketahui sengaja tak mengundang Ganjar.
Baca juga: Tingginya Elektabilitas Ganjar Pranowo Bikin Tak Nyaman Sebagian Elite PDIP? Ini Pandangan pengamat
Baca juga: Tanggapi Polemik Ganjar Tak Diundang di Acara PDIP, FX Hadi Rudyatmo: Ini Hanya Soal Komunikasi
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar)," kata Bambang kepada Tribun Jateng, Minggu (23/5/2021).
Banyak yang menduga, baik Ganjar maupun Puan, sama-sama berambisi mencalonkan diri pada Pilpres mendatang.
5. Soal Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun 2021
Pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk membatasi jumlah orang yang akan beribadah Haji pada tahun 2021 ini lantaran masih terjadinya pandemi Covid-19.
Hanya 60.000 orang di seluruh dunia yang dizinkan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Haji pada tahun ini.
Menindaklanjuti kabar tersebut, Komisi VIII DPR bakal memanggil Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, untuk memastikan jemaah Indonesia bisa berangkat menunaikan ibadah Haji.
"Kita akan raker (rapat kerja) dengan Menteri Agama tanggal 31 Mei, hari Senin pekan depan," kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
"Kita sudah tahu 60 ribu calon jemaah Haji akan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Haji tahun ini oleh pemerintah Saudi," lanjutnya.
Yandri mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui pasti apakah jemaah Indonesia bisa berangkat ibadah Haji tahun ini.
Baca berita populer lainnya
(Tribunnews.com)
