Mahfud: Pemerintah Petakan 10 Kasus Dugaan Korupsi Besar di Papua, Akan Dilakukan Penegakan Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memetakan 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua.

Mahfud mengatakan 10 kasus tersebut telah dipetakan pemerintah berdasarkan laporan BPK dan temuan BIN.

Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika menjelaskan kebijakan umum pembangunan untuk Papua saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu (19/5/2021).

"Kita sekarang sudah menentukan sepuluh korupsi terbesar baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN," kata Mahfud.

Untuk itu, kata Mahfud, Pemerintah akan menindaklanjuti 10 kasus dugaan korupsi yang besar tersebut.

"Kita sudah punya 10 kasus korupsi besar, yang ini juga akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka," kata Mahfud.

Mahfud juga menegaskan dalam menangani persoalan di Papua pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan yang damai dan tanpa kekerasan.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multi dimensi. 

Selain itu, kata Mahfud, hal tersebut juga dilakukan dengan afirmasi. 

Afirmasi yang diberikan oleh pemerintah, kata dia, antara lain dana otsus di Papua diberikan sebesar 2 persen dari DAU.

Rencananya, tahun depan dana tersebut akan meningkat menjadi 2,2 persen dari DAU. 

Selain itu, kata Mahfud, ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka afirmasi di antaranya gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. 

Selain itu 25% anggota DPRD Papua harus orang asli Papua.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Belum Pernah Terpikir Berlakukan Darurat Sipil atau Darurat Militer di Papua

Di bidang pendidikan dan pemerintahan, kata Mahfud, pemerintah punya program saudara Papua di mana orang asli Papua yang mau masuk universitas-universitas terbaik di Indonesia bisa diterima dengan perlakuan khusus.

Selain itu, kata dia, Presiden juga menekankan agar semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, merekrut orang-orang asli Papua untuk bekerja tidak hanya di Papua tetapi juga di luar Papua.

Contohnya, kata dia, TNI dan Polri sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak diberlakukan bagi orang lain. 

"Di kantor-kantor pemerintah saya cek juga ke Menpan RB juga sudah membuat kebijakan rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia, harus memberi perlakuan khusus bagi orang Papua. Menaker dan Menteri pendidikan juga, sudah saya cek," kata Mahfud.