Dinilai Tidak Efektif, Komisi VII DPR RI Bisa Dibubarkan atau Ditambah Mitra Kementerian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR diwacanakan untuk dibubarkan. Sebab, dinilai tidak efektif karena hanya memiliki satu mitra kerja, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan kerja komisinya saat ini tidak optimal. Ia memaparkan terdapat 11 Komisi di DPR RI.

"Padahal kita lihat ada 33 kementerian dan ada 11 komisi di DPR RI. Jadi kalau itu dibagi, masing-masing komisi sedianya mendapat 3 mitra kementerian," ujarnya kepada Tribun Network, Jumat (7/5/2021).

Di periode sebelumnya, ucap Eddy, Komisi VII bermitra dengan Kemenristek, KLHK, juga Kementerian ESDM. Namun, saat ini hanya menyisakan satu kementerian.

"Kami sudah menyampaikan ke pimpinan DPR agar KLHK kembali ke Komisi VII. Sehingga ada penguatan fungsi dan peran Komisi VII. Dan dua mitra itu memiliki ruang lingkup dan penanganan tugas yang relevan satu dan lainnya," imbuh Eddy.

Saat ini mitra kerja di Komisi VII hanya tersisa Kementerian ESDM. Dengan dikembalikannya KLHK menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI, maka komisinya dapat bekerja lebih efektif.

Baca juga: Hanya Punya Satu Mitra Kerja, Legislator Muda Golkar Usul Komisi VII DPR Dibubarkan

Pertambangan dan migas dinilainya menjadi ruang lingkup kerja memiliki keterkaitan dengan LHK. Diketahui KLHK saat ini telah menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Eddy berharap bahwa penguatan itu bisa dilakukan secepat mungkin agar Komisi VII dapat bekerja secara efektif.

Bila hanya bermitra kerja dengan satu kementerian saja, kata Eddy, tugas di Komisi VII menjadi tidak efektif.

Sejak awal periode 2019-2024, KLHK diputuskan bermitra kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian.

Sedangkan Kemenristek saat ini sudah melebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI.

"Tentu dengan begitu Komisi VII tidak efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan penganggaran dan fungsi legislasi di DPR RI mengingat mitranya sekarang hanya tersisa satu," ujar Eddy.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan Komisi VII memang sebaiknya dibubarkan.

Hal itu jika melihat Komisi VII hanya bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saja.

Baca juga: Usulan Komisi VII Dibubarkan, Formappi Salahkan DPR Turuti Jokowi Leburkan Kemendikbud-Ristek

Setelah adanya peleburan Kementerian Riset dan Teknologi Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemitraan Komisi VII dengan Kemenristek hilang secara otomatis.

"Tentu sangat tidak efektif dan tidak efisien kalau satu komisi di DPR itu hanya bermitra satu kementerian. Oleh karena itu mesti dihapus atau dilebur kepada komisi yang lain," ujar Ujang.

Ujang berujar nantinya jika Komisi VII dibubarkan, para anggotanya bisa berpindah komisi, sesuai dengan jumlah komposisi yang ideal.

"Tidak menumpuk di satu pemindahan itu pasti akan terbagi di beberapa komisi," imbuh Ujang.

Menurut Ujang, pembubaran Komisi VII penting demi meningkatkan efektivitas kinerja anggota dewan. Jika hanya bermitra dengan satu kementerian, ucap Ujang, akan menjadi tidak efisien."Kalau hanya satu komisi kerjaannya juga tidak banyak. Sehingga kinerja itu tidak efektif," ucapnya.

Baca juga: Komisi I DPR Minta Senjata Canggih yang Dipakai Komcad Disimpan di Markas TNI Bukan di Kemhan

Anggota Komisi VII Dyah Roro Esti menyarankan Komisi VII sebaiknya dibubarkan.

Dyah meminta pertimbangan pimpinan DPR supaya menambah mitra Komisi VII. Supaya Komisi VII bisa melakukan pengawasan secara optimal.

"Saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun Ristek," ujarnya.

Tujuannya, kata Dyah, agar Komisi VII dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin. Kalau tidak demikian, ia menyarankan Komisi VII dibubarkan.

"Saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja, lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja," ucap Dyah. (tribun network/denis)