Rencana Reshuffle Kabinet, Demokrat: Jika Bantu Mengatasi Krisis, Kami Akan Dukung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menghormati rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, reshuffle merupakan otoritas dan hak prerogatif seorang presiden.

"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan Kementerian Investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Punya Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Demokrat menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan.

Oleh karena itu pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja.

Kamhar melihat yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," ucapnya.

Selain itu, yang menjadi sorotan Demokrat adalah pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut Kamhar, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus.

Namun juga sebagai bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat.

"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkas Kamhar.