MK DPR Memiliki Komitmen Tinggi dalam Upaya Penegakan Etika Pejabat Publik

Aboe Bakar menilai, manajemen kepartaian diyakini mampu memberi dukungan signifikan pada pembentukan paradigma etis bagi pejabat publik, khususnya jabatan wakil rakyat. 

"Atas dasar itu, sinergi peran kelembagaan etika, maupun kewenangan penindakan yang dilakukan oleh partai politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI diharapkan mampu melahirkan solusi komprehensif dalam rangka mengelola etika kelembagaan di masa yang akan datang sebagai perwujudan tanggung jawab atas jabatan publik," tuturnya. 

Selain itu, Aboe Bakar menyatakan MKD DPR RI saat ini bersifat pro aktif dalam upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman terhadap etika anggota dewan. 

"Jadi kami saat ini tidak hanya menunggu laporan masuk. Kami melakukan upaya preventif agat tidak terjadi pelanggaran etika. Disini kami bersinergi dengan partai politik. Karna disini juga ada mahkamar partai yang salah satu fungsinya sejalan dengan fungsi MKD. Harapan kami acara ini akan menguatkan kesamaan pandang dengan parpol. Sehingga parpol juga bisa memberikan dukungan untuk pencegahan pelanggaran etika yang anggotanya duduk sebagai anggota DPR. Dengan demikian diharapkan meminimalisir pelanggaran etik sudah ada pembekalan dari parpol sehingga penegakan etik bisa berjalan dengan baik," paparnya. 

Sementara itu seminar nasional yang digelar MKD DPR RI dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama, hadir para pembicara diantaranya; Andi Mattalatta, Fahri Hamzah, Abdul Chair Ramadhan, Komarudin Watubun dan Viva Yoga Mauladi.

Di sesi kedua yang mengakat tema soal penguatan kualitas perilaku etika kelembagaan wakil rakyat dan partai politik, hadir pembicara, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Baso, Albertina Ho, Johannes Haryatmoko, Adies Kadir, Hidayat Nur Wahid dan M Maulana Bungaran.

Sementara di sesi tiga seminar diselenggarakan penandatanganan kerja sama penegakan etika kelembagaan antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai.'