Fakta Rencana Impor Beras 1 Juta Ton: Digulirkan 2 Menteri hingga Dikritik DPR
Rencana impor beras 1 juta ton oleh pemerintah menjadi sorotan. Rencana impor itu muncul setelah Presiden Jokowi mengajak membenci produk asing.
lihat foto
Dikutip dari Kompas.com, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka mengamankan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik.
Menurut dia, persediaan pangan yang cukup mampu membantu kinerja perekonomian nasional.
Hal yang jadi dasar kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras.
"Surplus memang ada. Namun, surplus hanya berada di 6-7 provinsi (sentra produksi) dan ada yang defisit. Belum lagi wilayah di pulau-pulau, "jelas Musdhalifah dikutip dari Harian Kompas.
Baca juga: Popmasepi: Produksi Pertanian Indonesia Semakin Baik, Jadi Tidak Perlu Impor
“Oleh karena itu, Bulog harus (memiliki persediaan) cukup agar dapat mengalirkan ke daerah- daerah tersebut,” tutur dia lagi.
Musdhalifah menggarisbawahi, angka 1 juta ton alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya.
Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.
3. Alasan Menteri Perdagangan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara terkait rencana impor beras 1 juta ton yang menuai kritik.
Menurutnya, langkah impor beras ini untuk menjaga stok beras di gudang Bulog.
"Saya sebagai Menteri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga," jelas Mendag saat konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).
Mendag menegaskan bahwa jumlah iron stock mengikuti angka ramalan seperti yang kemarin disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
"BPS memperkirakan kita akan sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Perkiraannya itu adalah 31,33 juta ton beras," tuturnya.
Sisi lain yang perlu diperhatikan, kata Mendag, yakni memastikan harga tetap stabil di tengah masyarakat.
"Kita juga lihat dari harga, kalau misalnya angka ramalannya bagus, tetapi harganya naik terus, berarti mengharuskan intervensi dari pemerintah. Kemudian juga adanya penugasan khusus, misalnya pengadaan beras untuk operasi pasar. Itu supaya disuplai oleh Bulog," tuturnya.
Baca juga: DPR Bentuk Panja: Harga Gabah Lagi Murah-murahnya, Kenapa Pemerintah Malah Impor Beras 1 Juta Ton?
