Berita Populer Hari Ini
POPULER NASIONAL Kecurigaan Amien Rais Jokowi akan 3 Periode | Polri Bantah Sadap Akun WhatsApp
Berita populer nasional Tribunnews. Amien Rais curiga adanya skenario yang menuju Jokowi menjadi presiden tiga periode.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Berikut berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Amien Rais mencurigai adanya skenario yang mengatur Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.
Hal ini disampaikan Amien Rais lewat kanal YouTube Amien Rais Official.
Sementara itu, Polri membantah pihaknya menyadap WhatsApp setelah adanya teguran terhadap sebuah akun oleh virtual police.
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang bisa Anda simak:
Baca juga: Relawan Jokowi Minta BW Tak Seret Presiden dengan Hak Politik Moeldoko
Baca juga: Amien Rais Curiga Jokowi Jadi Presiden 3 Periode: Langkah Pertama dengan Meminta Sidang Istimewa MPR
1. Kecurigaan Amien Rais
Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.
Hal itu disampaikannya melalui akun YouTube Amien Rais Official, seperti dikutip Minggu (14/3/2021).
"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujar Amien.
Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
Satu di antara dua pasal itu, Amien mengatakan, akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.
Namun, dia menegaskan bahwa semua hal itu masih menjadi dugaannya.
2. Jadwal Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 14
Kartu Prakerja Gelombang 14 resmi ditutup pada Minggu (14/3/2021) pukul 12.00 WIB.
Baca juga: Cara Cek Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 14, Berapa Besaran Insentif yang Didapat?
Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 14 Ditutup! Ini Cara Cek Lolos Seleksi dan Besaran Insentif yang Didapat
Nantinya, pengumuman lolos atau tidak akan diberitahukan melalui SMS.
Status lolos atau tidaknya seleksi Kartu Prakerja Gelombang 14 juga bisa di cek melalui dashboard www.prakerja.go.id.
Jika menilik dari gelombang sebelumnya, pengumuman Kartu Prakerja dilakukan lima hari setelah penutupan pendaftaran.
Dengan demikian, kemungkinan pengumuman dilaksanakan pada Jumat (19/3/2021) atau Sabtu (20/3/2021) mendatang.
Hal itu masih sebatas kemungkinan, masyarakat tetap harus menunggu pengumuman resmi dari pihak Kartu Prakerja.
Bisa dengan pantau terus akun Instagram resmi kartu prakerja di @prakerja.go.id.
3. Pengamat Sebut AHY Tak Antisipasi Kekecewaan Pendiri Demokrat
Kemelut di tubuh Partai Demokrat bukan ujug-ujug muncul, melainkan sebuah proses panjang dan kekecewaan yang menggurita dari para senior dan pendiri partai berlambang mercy tersebut.
Demikian disampaikan Teddy Mulyadi, Direktur Politik Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB).
Baca juga: AHY Silaturahmi ke Kediaman JK: Kami Minta Saran Soal Dinamika Ekonomi dan Sosial Politik Nasional
Baca juga: Kubu Demokrat AHY Gugat Peserta KLB ke PN, Refly Harun: Harusnya Selesaikan di Mahkamah Parpol Dulu
Sayangnya, menurut Teddy, hal ini tidak bisa diantisipasi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal kepemimpinannya.
Kalau pun sekarang bak benang kusut, justru menjadi pertanyaan besar, apa yang selama ini 'disimpan' oleh SBY dan AHY di balik PD?
Munculnya Moeldoko, menurut Teddy, tidak bisa dipersalahkan. Justru, ini harusnya menjadi koreksi bagi SBY dan AHY.
"Nampak sekali SBY dan AHY seperti kebakaran jenggot menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang."
"Baik AHY maupun SBY langsung bikin statement-statement yang cenderung menarik-narik Presiden Joko Widodo," ungkap Teddy dalam rilisnya, Minggu (14/3/2021).
"Sebutan 'KSP Moeldoko' yang dilontarkan AHY berulang-ulang, seolah mau menggambarkan ke publik bahwa KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya yang kata mereka tergolong kudeta," tambah Teddy lagi.
Padahal, sanggahnya, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat.
4. Polri Bantah Sadap Akun WhatsApp
Polri membantah telah melakukan penyadapan pada aplikasi pesan WhatsApp (WA).
Baca juga: Etos Institute Segera Rilis Survei Terbaru, Pendapat Masyarakat Terhadap Kapolri dan Kabareskrim
Baca juga: Menguap Hampir 2 Tahun, Polri Jelaskan Kendala Ungkap Dugaan Kasus Pencabulan Anak Panti Asuhan
Hal tersebut menyusul adanya satu akun WA yang terkena teguran dari tim petugas virtual police.
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, memastikan virtual police tidak mencampuri ranah privasi terkait aktivitas masyarakat dalam aplikasi pesan WA.
"Jadi kita tidak menyadap, menyadap kan diam-diam. Virtual police kan terang-terangan."
"Kita ini tujuannya memberikan edukasi, peringatan kepada akun-akun yang memberikan postingan yang sifatnya ujaran kebencian," kata Ahmad kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).
Ahmad menuturkan, pola peneguran akun dari WhatsApp biasanya melalui laporan dari masyarakat.
Sebaliknya, petugas virtual police tidak memasuki ranah privasi dengan melihat isi pesan masyarakat.
Dia pun mencontohkan ada suatu akun yang berasal dari grup Whatsapp tertentu yang diduga mengunggah pesan melanggar UU ITE.
Selanjutnya, kata Ahmad, ada akun WhatsApp lainnya yang menscreenshot pesan tersebut dan melaporkan akun tersebut ke polisi.
Laporan itu kemudian dikaji apakah memenuhi dugaan pelanggaran UU ITE.
5. Alasan Donal Fariz Mau Bergabung Jadi Tim Kuasa Hukum Demokrat
Aktivis Antikorupsi, Donal Fariz, membeberkan alasan dirinya untuk tergabung dalam tim kuasa hukum Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang menggugah dirinya untuk mau bergabung dengan tim yang diketuai oleh eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tersebut.
"Saya awalnya diajak Mas Bambang Widjojanto untuk diskusi terkait polemik demokrat ini," katanya saat dihubungi Tribunnews, Minggu (14/3/2021).
"Menurut saya kasus ini menarik untuk didampingi karena ada keterlibatan pejabat setingkat menteri yang terlibat," katanya menambahkan.
Dengan begitu kata Donal, kasus ini murni bukan hanya masalah yang terjadi dan melibatkan internal Partai Demokrat.
Melainkan, ada peran eksternal lain yakni pejabat tinggi yang berada di lingkaran istana yang dinilai menjadi aktor dalam konflik saat ini.
(Tribunnews.com)
