Gejolak di Partai Demokrat
Jimly Asshiddiqie Sebut Gejolak di Demokrat Bukan Agenda Jokowi: Sebentar Lagi Jadi Mantan Presiden
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, memberi tanggapan soal gejolak Partai Demokrat.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Pravitri Retno W
Dirinya pun menilai, sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam gejolak Partai Demokrat itu sudah tepat.
"Sikap pemerintah di Undang-undang jadi netral saja."
"Kalau ada konflik partai, pemerintah tidak usah ikut campur," ungkapnya.
Baca juga: Pengamat: Moeldoko Tak Bisa Disalahkan soal Jadi Ketum Demokrat, Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY
Baca juga: Politikus PDIP dan Demokrat Tak Setuju Jokowi Tiga Periode Jadi Presiden
Partai Demokrat disebut bisa menyelesaikan masalah internalnya melalui pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.
"Pemerintah nunggu beres dulu, selesaikan dulu secara internal," katanya.
"Kalau internal enggak bisa, bawa ke pengadilan negeri."
"Kalau enggak selesai, bawa ke Mahkamah Agung."
"Jadi pemerintah harus netral, karena di Undang-undang sudah diatur," terang Jimly Asshiddiqie.
Lihat video mulai menit ke 47:40
Amien Rais Tuding Ada Dukungan 'Lurah'
Diberitakan sebelumnya, politikus senior, Amien Rais, menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah' itu, Moeldoko tak akan berani maju.
"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."
"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).
"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah katapun," lanjutnya.
Baca juga: Kisruh Demokrat, Strategi Komunikasi Politik Menangkan Pertarungan
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Herzaky kepada Kubu KLB : Stoplah Produksi Kebohongan
