Mahfud MD Ungkap Pertemuan Moeldoko dan Presiden Jokowi Sehari Sebelum KLB Demokrat di Deli Serdang

TRIBUNNEWS.COM -  Menko Polhukam, Mahfud MD, menceritakan momen pertemuan Kepala KSP, Moeldoko, saat bertemu dengan Presiden Jokowi, sehari sebelum berangkat ke KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Mahfud mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Senin (8/3/2021), setelah pengangkatan Moeldo menjadi Ketua Demokrat melalui KLB di Deli Serdang.

Saat itu, ia bertanya ke Presiden Jokowi perihal pelaksanaan KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketuanya.

"Jadi hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi, saya tanya, gimana pak itu," kata Mahfud MD saat berbicara di Mata Najwa, Trans 7, Rabu (10/3/2021).

Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi tak mengetahui perihal akan adanya KLB Demokrat di Deli Serdang.

Mahfud mengungkapkan, sehari sebelum diadakan KLB itu, Presiden Jokowi bersama KSP Moeldoko dan Mensesneg Pratikno sempat bertemu untuk meresmikan sesuatu di Banten.

Saat itu, kata Mahfud, Moeldoko tak bercerita kepada Jokowi terkait akan adanya KLB Demokrat di Sumut yang digelar pada Jumat (5/3/2021).

"Waduh saya nggak tahu betul itu, hari Kamis pagi saya sama Pak Moeldoko dan Pak Pratikno itu masih meresmikan sesuatu di Banten, pada waktu itu kita ngobrol biasa dan Pak Moeldoko nggak cerita apa-apa, nggak cerita kalau besoknya ada KLB," kata Mahfud MD mengungkap jawaban Jokowi.

Baca juga: Kantor DPP Demokrat Kubu Moeldoko di Jalan Pemuda Rawamangun, Tempat Bersejarah SBY jadi Presiden

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Akui Belum Menyerahkan Hasil KLB ke Kemenkumham

Baca juga: Begini Reaksi Presiden Jokowi Mengetahui Moeldoko Terlibat Kudeta di Partai Demokrat

Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengonfirmasi kepada Moeldoko langsung perihal pertemuan terakhirnya dengan Presiden Jokowi sebelum berangkat ke Sumut.

Moeldoko memang mengaku bertemu dengan Presiden pada hari Kamis (4/3/2021), dan kala itu dirinya tak bercerita apa-apa kepada Presiden.

Menurut Moeldoko, lanjut Mahfud, persoalan KLB itu merupakan persoalan dalam ranah pribadi Moeldoko, sehingga tak menceritakannya kepada Presiden.

"Loh itu kan urusan saya, dan saya tidak ditanya," kata Mahfud MD menirukan perkataan Moeldoko.

Baca juga: Ada Tidaknya Intervensi Kekuasaan, Demokrat: Kami Belum Simpulkan

Baca juga: Demokrat Tegaskan Tidak Ada Alasan Kemenkumham Terima Pengurus Hasil KLB Deli Serdang

Reaksi Jokowi

Mahfud MD juga mengatakan bahwa Presiden sempat terkejut dengan keterlibatan Moeldoko dalam KLB Demokrat di Deli Serdang itu.

Namun, Presiden tak begitu mempermasalahkan karena terkesan santai dan hanya diam saja.

"Dia happy-happy saja tuh, artinya (Presiden Jokowi) dia kaget ketika tahu Pak Moeldoko (terlibat kudeta), tetapi beliau tidak merasa merusak ini itu, diam saja," kata Mahfud.

Mahfud MD pun menyerahkan pada Jokowi terkait langkah yang diambil dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

"Nanti terserah Pak Jokowi saja, kadang Pak Jokowi itu senyum-senyum, diam, tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," imbuhnya.

Baca juga: Demokrat Versi KLB Tegaskan Tak Pernah Ajak Gatot Nurmantyo Kudeta AHY

Baca juga: Begini Reaksi Presiden Jokowi Mengetahui Moeldoko Terlibat Kudeta di Partai Demokrat

Posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dan KSP Dinilai Menyulitkan Jokowi

Pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam, menilai posisi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Kepala Staf Kepresidenan, mempersulit Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Hikam dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).

Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.

Hikam mengatakan sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.

"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Kaget Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Sindir Harusnya Kedepankan Sikap Ksatria

Baca juga: Kubu Moeldoko Pilih Kantor DPP Demokrat di Rawamangun, Ini Penampakannya

"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."

"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan didalam soal ini," beber Hikam.

Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.

"Bagaimanapun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."

"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.

Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.

Namun, Hikam menilai posisi Moeldoko saat ini mempersulit Jokowi.

"Either way, tapi yang jelas posisi Pak Moeldoko yang masih tetap menjadi bagian dari Istana itu mempersulit Pak Jokowi," tegasnya.

Baca juga: Begini Reaksi Presiden Jokowi Mengetahui Moeldoko Terlibat Kudeta di Partai Demokrat

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai seharusnya Jokowi mengevaluasi Moeldoko terkait aksi politik yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Pertemuan Moeldoko dan Presiden Jokowi Sehari Sebelum KLB Demokrat di Deli Serdang

Baca juga: Demokrat : Jika Moeldoko Mundur dari KSP Bukan Berarti Intervensi Eksternal Dianggap Tak Ada

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan."

"Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021).

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.

Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Beberkan Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat: Dia Kaget Betul

(Tribunnews.com/Tio/Pravitri Retno W/Nuryanti, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)