Senin, 6 Oktober 2025

Gejolak di Partai Demokrat

Diimingi Rp 100 Juta, Peserta KLB Deli Serdang Cuma Diberi Rp 5 Juta, AHY: Ternyata Seburuk Itu

AHY tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar pengakuan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Gerald Piter

Editor: Sanusi
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar pengakuan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Gerald Piter Runtuthomas.Gerald mengaku hanya diberi Rp 5 juta setelah mengikuti kongres di Deli Serdang yang diinisiasi Jhoni Allen Marbun Cs. Nominal Rp 5 juta itu jauh dari yang dijanjikan sebelumnya, yaitu Rp 100 juta. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar pengakuan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Gerald Piter Runtuthomas.

Diketahui, Gerald mengaku hanya diberi Rp 5 juta setelah mengikuti kongres di Deli Serdang yang diinisiasi Jhoni Allen Marbun Cs.

Nominal Rp 5 juta itu jauh dari yang dijanjikan sebelumnya, yaitu Rp 100 juta.

"Kita jadi speechless, ternyata memang seburuk itu kejadian sesungguhnya," ujar AHY usai mendengar testimoni Gerald di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Baca juga: AHY Kecewa Terhadap Moeldoko: Suka atau Tidak Suka Beliau Terlibat Gerakan Pengambilalihan Demokrat

Testimoni Gerald, kata AHY, semakin meyakinkannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi Partai Demokrat.

AHY sekaligus mengajak seluruh kader setianya untuk memaafkan Gerald yang sempat membelot karena diiming-imingi uang.

"Mereka para kader kita banyak yang menjadi korban tentu merasa bersalah dan kita sebagai sahabat tentu bisa memaafkannya," ujar AHY.

Baca juga: Temui Menkopolhukam Mahfud MD, AHY Tumpangi Mobil Mewah Mercedes Benz Seri Ini

AHY berusaha memahami para kadernya yang mengikuti kongres atas dasar iming-iming imbalan uang.

"Di satu sisi sangat berat untuk berangkat ke Deli Serdang, tapi di sini lain mungkin ia punya kebutuhan," katanya.

"Nah yang jahat itu siapa sekarang? Saya kalau masih ingin diketahui, sebetulnya ada Bung Gerald di sekitar kita ini. Untuk kita lebih yakin lagi bahwa ini (video testimoni) bukan rekayasa, tidak disiapkan scriptnya," katanya lagi.

Baca juga: Kubu AHY Hadirkan Peserta KLB Deli Serdang untuk Beri Testimoni, Ngaku Dijanjikan Rp 100 Juta

AHY kemudian mengundang Gerald ke panggung dan memaafkan perbuatannya.

AHY juga memaafkan Rahman Doltili, Mantan Ketua DPC Kabupaten Bolaangmongondow Utara, kader Partai Demokrat yang juga mengikuti kongres atas dasar iming-iming.

"Saya bangga, bagaimana saya bangga, kita semua bangga atas keberanian dan kejujuran. Artinya Bung Gerald, Bung Rahman, masih punya hati," kata AHY.

Pengakuan 

Mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas mengaku diiming-imingi uang Rp 100 juta agar mengikuti kongres luar biasa yang digelar kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Hal itu diungkapkan Gerald dalam video testimoni yang ditayangkan dalam konferensi pers AHY pada Senin (8/3/2021) melalui akun Youtube Agus Yudhoyono.

"Saya ikut karena diiming-imingi uang yang besar, Rp 100 juta. Yang pertama, kalau saya tiba di lokasi maka dapatkan 25 persen dari Rp 100 juta yaitu Rp 25.000.000, selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp 75 juta," kata Gerald dalam video tersebut.

"Tetapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp 5 juta," ujar dia.

Gerald menuturkan, sejumlah peserta KLB pun protes karena uang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Peserta KLB yang protes itu antara lain berasal dari Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara, termasuk dirinya.

Ia tidak terima hanya mengantongi Rp 5.000.000 karena merasa telah berkorban dengan melawan ketua DPC di daerahnya untuk dapat hadir di KLB tersebut.

"Kami berontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipangil dan ditambahi uang Rp 5 juta oleh bapak M Nazaruddin," ujar dia.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada ketua DPC, ketua DPD, dan AHY karena telah mengikuti KLB dengan iming-iming uang berjumlah besar.

Ilegal

Diberitakan sebelumnya, KLB yang digelar oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021) menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Namun, AHY menyebut KLB tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

Selain itu, KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Faktanya, menurut AHY, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deli Serdang.

Sebagai Mantan Prajurit TNI AHY Tetap Hormati Moeldoko: Once a Soldier, Always a Soldier

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap memberikan rasa hormatnya kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Rasa hormat AHY terhadap Moeldoko didasarkan pada latar belakangnya yang pernah menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca juga: Sidang Gugatan Pemecatan 6 Kader Partai Demokrat oleh AHY Digelar 23 Maret

"Sebagai mantan prajurit, dan beliau mantan panglima TNI, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier," kata Agus Harimurti di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3/2021) petang.

Kendati demikian, AHY meminta Moeldoko untuk menyadari perbuatannya.

Bahwa mengkudeta AHY dari kursi kepemimpinan telah melukai perasaan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Baca juga: AHY Speechless Peserta KLB Deli Serdang Hanya Diberi Rp 5 Juta: Ternyata Seburuk Itu

"Tetapi kami memohon kebesaran hati untuk bisa menyadari bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukannya memang telah menyakiti ratusan ribu bahkan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat," ucap AHY.

AHY juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Moeldoko lantaran terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) bersama Jhoni Allen Marbun Cs.

"Jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," katanya.

Baca juga: Temui Menkopolhukam Mahfud MD, AHY Tumpangi Mobil Mewah Mercedes Benz Seri Ini

Namun AHY berusaha untuk maklum. Moeldoko hanya manusia biasa yang tentu memiliki kekurangan dan kesalahan.

Setelahnya AHY mengatakan siap memberikan maaf bila Moeldoko menyadari kesalahannya.

"Untuk itu apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya," pungkas AHY.

AHY juga berpesan kepada seluruh kadernya untuk tidak miskin harga diri.

Ia juga mengimbau para kadernya untuk hidup berlandaskan nilai-nilai etika dan moralitas.

"Akhirnya saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di manapun saudara berada, meski kita miskin harta, tetapi jangan miskin harga diri," ujar AHY.

"Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas. Karena dengan landasan-landasan itulah insya Allah negara kita akan semakin besar dan maju," pungkas dia.

Sidang Gugatan Pemecatan 6 Kader Partai Demokrat oleh AHY Digelar 23 Maret

Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono membenarkan adanya gugatan dari enam kader Partai Demokrat terkait keputusan pemecatan yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Sidang perkara gugatan tersebut akan disidangkan pada Selasa (23/3/2021). 

Diketahui, gugatan itu didaftarkan pada Senin (8/3/2021) dan teregister dengan nomor perkara 147/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. 

Enam kader yang mengajukan gugatan tersebut yakni Marzuki Alie, Darmizal, Tri Yulianto, Achmad Yahya, Yus Sudarso, dan Syofwatillah Mohzaib.

Baca juga: AHY Kecewa Terhadap Moeldoko: Suka atau Tidak Suka Beliau Terlibat Gerakan Pengambilalihan Demokrat

Adapun pihak yang digugat ada tiga orang. Selain AHY sebagai ketua umum, ada Teuku Riefky Harsya dan Hinca Pandjaitan.

"Sidang perkara gugatan Parpol antara Marzuki Alie dan AHY akan disidangkan tanggal 23 Maret 2021 hari Selasa, dengan Ketua Majelis Hakim Ibu Rosmina dan Hakim Anggota Bapak IG Eko Purwanto dan Bapak Teguh Santoso," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (8/3/2021).

Dalam petitum gugatannya, Marzuki Alie dkk meminta majelis hakim PN Jakpus membatalkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menyatakan pemberhentian kepada mereka. 

Selain itu, mereka juga meminta majelis hakim untuk menyatakan AHY, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Kubu AHY Hadirkan Peserta KLB Deli Serdang untuk Beri Testimoni, Ngaku Dijanjikan Rp 100 Juta

Selain gugatan dari Marzuki Ali, PN Jakarta Pusat juga akan menggelar sidang perkara gugatan dari Jhoni Allen Marbun. 

Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara Max Sopacua menyatakan Jhoni telah dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"Selanjutnya Perkara gugatan Parpol oleh Johni Allen Marbun, cs dan AHY dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021, Ketua Majelis Hakim dipimpin oleh Bapak Buyung Dwikora," kata Bambang. 

Adapun gugatan Jhoni didaftarkan pada Selasa (2/3/2021) lalu dan terdaftar dengan nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. 

Selain AHY, dalam gugatan tersebut Jhoni selaku penggugat juga menggugat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

AHY berstatus sebagai tergugat I, Riefky sebagai tergugat II, sedangkan Hinca merupakan tergugat III.

Ada sejumlah petitum dalam gugatan Jhoni yakni menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat III terkait pemberhentian penggugat.

Kemudian, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanski Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhonni Allen Marbun, MM.

Terakhir, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved