POPULER Nasional: Gibran Saingi Anies | Usul Pilkada Serentak Diundur | Moeldoko Balas Bloomberg
Inilah berita populer dalam 24 jam terakhir, prediksi Gibran Rakabuming saingi Anies Baswedan hingga Moeldoko balas prediksi Bloomberg
TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer dalam 24 jam terakhir.
Mulai dari prediksi Gibran Rakabuming saingi Anies Baswedan di Pilkada DKI mendatang.
Komisioner KPU usul Pilkada serentak diundur.
Prabowo Subianto tunjuk Waketum baru Gerindra.
Hingga berita Moledoko balas prediksi Bloomberg soal covid-19 di Indonesia.
Baca juga: POPULER Internasional: Ambisi Militer Myanmar | Kapan Pandemi Berakhir Menurut Perhitungan Ilmiah
Hingga saat ini ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu.
Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu.
Namun saat ini mulai muncul rumor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.
Apalagi jika akhirnya Pilkada serentak termasuk Pilkada DKI diadakan pada 2022 tahun depan.
Apalagi Anies Baswedan telah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu.
Meskipun, Partai Gerindra telah membantah pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta.
Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies Baswedan hingga saat ini jika Pilkada DKI Jakarta digelar.
Namun langkah Anies untuk merengkuh kembali posisi DKI 1 bisa tak mudah bila putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi pilkada DKI.
"Cuma akan lain cerita kalau Gibran Walikota Solo ikut maju dalam pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang di pilkada DKI Jakarta," kata Arief saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (6/2/2021).
Baca juga: POPULER Seleb: Juwita Bahar Menikah Tanpa Izin sang Ibu | Ridho Rhoma Terjerat Kasus Narkoba Lagi
2. KPU Usul Pilkada Serentak Diundur
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengusulkan Pilkada Serentak selanjutnya digelar tahun 2026.
Ia juga mengusulkan memperpanjang masa jabatan kepala daerah sampai pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun 2026.
Jika masa jabatan kepala daerah yang mau habis masa jabatannya bisa diperpanjang, maka posisi kepemimpinan daerah tidak perlu lagi diisi Penjabat atau Pelaksana tugas (Plt) untuk durasi waktu yang lama.
Hasyim mengusulkan demikian agar terjadi penataan secara serentak desain pemilu Indonesia.
Usulan ini juga dinilai sebagai bentuk win-win solution.
"Dalam rangka penataan desain keserentakan pemilu, usulan saya pemilu serentak daerah tahun 2026," kata Hasyim dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2021).
3. Waketum Baru Gerindra
Partai Gerindra menggelar acara pengukuhan kepengurusan hasil kongres pada 8 Agustus 2020 silam di HUT ke-13 Partai Gerindra, Sabtu (6/2/2021).
Dalam pengukuhan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk M. Irfan Yusuf Hasyim sebagai wakil ketua umum (waketum).
KH Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan itu merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Ashari.
Gus Irfan juga dikenal sebagai tokoh dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.
4. Anas Urbaningrum Mengganti Uang Miliaran Rupiah dan Jutaan Dolar Amerika?
Anas Urbaningrum bakalan menghirup udara bebas pada 2022 usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dan memotong masa hukuman yang semula 14 tahun menjadi 8 tahun penjara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah mengeksekusi putusan PK Anas Urbaningrum, Rabu (3/2/2021).
Terpidana perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang itu akan mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Anas Urbaningrum juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Selain pidana badan dan denda, Anas turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan 5.261.070 dolar AS maksimal satu bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Lantas akankah Anas Urbaningrum membayar uang pengganti berjumlah miliaran rupiah dan jutaan dolar Amerika itu?
5. Moeldoko Balas Bloomberg
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi soal laporan Bloomberg yang mencatat Indonesia baru bisa normal 10 tahun ke depan.
Menurut Moeldoko, hal itu berlebihan.
"Suruh belajar sini dululah Bloomberg itu," kata Moeldoko dalam Webinar Jurnalisme Berkualitas' untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Minggu (7/2/2021).
Moeldoko masih ingat bagaimana Presiden Jokowi ingin penanganan pandemi Covid-19 selesai dalam waktu 1,5 tahun.
"Kemarin dalam sidang kabinet sudah dipikirkan bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk secepatnya setahun setengah," kata Moeldoko.
(Tribunnews.com)