Gejolak di Partai Demokrat
Polemik Kudeta Partai Demokrat: Marzuki Alie Ambil Jalur Hukum, Moeldoko Sebut Seperti Dagelan
Setelah dituduh ikut terlibat dalam kudeta Partai Demokrat, Marzuki Alie menempuh jalur hukum. Sementara, Moeldoko peringatkan Partai Demokrat.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Kisruh kabar kudeta Partai Demokrat terus bergulir.
Yang terbaru, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, berencana tempuh jalur hukum terkait tuduhan upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Marzuki Alie mengatakan langkah ini dilakukan agar menjadi pembelajaran kepada orang yang menuduhnya ikut terlibat kudeta Partai Demokrat.
"Jadi saya akan lakukan langkah hukum, pasti, untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati-hati dengan ucapan," ucap Marzuki, dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: POPULER NASIONAL Marzuki Alie Sebut AHY Cengeng | Moeldoko Ungkap Pertemuannya dengan Kader Demokrat
Baca juga: Politikus PDIP: Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY soal Dugaan Kudeta Demokrat
Ia menilai jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap kader di ruang publik adalah hal yang tidak baik.
Menurut Marzuki Alie, pihak-pihak yang menyebut nama orang yang terlibat dalam kudeta Partai Demokrat, perlu membuktikan tuduhan tersebut.
"Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan," ujarnya.
"Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu," lanjutnya.
Baca juga: Dituding Bikin Posko Kudeta, Moeldoko Peringatkan Demokrat Tidak Tembak Kanan-kiri
Baca juga: Moeldoko Tidak Menolak Bila Dicalonkan Partai Demokrat Maju Pilpres 2024
Setelah namanya terseret dalam pusaran isu kudeta di Partai Demokrat, Marzuki pun mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat WhatsApp.
Namun, hingga saat ini, Marzuki mengaku pesan singkatnya belum dibalas oleh SBY.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, meminta kepada para kader Demokrat untuk tidak membuat persepsi yang macam-macam.
Moeldoko mengatakan dirinya dituding telah membangun Posko Pemenangan untuk mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
"Posko yang enggak-enggak, posko apa? Ini persepsi-persepsi yang dikembangkan itu janganlah terus membangun hal-hal yang seperti itu, menarik simpatik orang lain," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021).
Baca juga: Dikaitkan dengan Gerakan Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Jangan Berlebihanlah
Baca juga: Ruhut ke AHY: Pak Jokowi Itu Presiden, Jangan Tambahi Bebannya Urusan Rumah Tangga Partai Demokrat
Lebih lanjut, Moeldoko meminta kepada para kadera Partai Demokrat agar tidak sembarangan menuding dan melontarkan fintah terkait isu kudeta partai.
"Ya Pak Yasonna Laoly kena lah siapa lagi tuh? PKB ditembak lah. Nasdem ditembak katanya, wong apa urusannya?"
"Itu ketawa semua itu, apa ya urusannya? Tapi juga marah jadi saya ingatkan hati-hati. Jangan memfitnah orang, hati-hati. Saya udah ingatkan," katanya.
Moeldoko: Kayak Dagelan
Terkait isu kudeta Partai Demokrat, Moeldoko mengatakan tudingan itu merupakan dagelan dan lucu-lucuan.
"Itu menurut saya sih kayaknya ini kayak dagelan saja gitu. lucu-lucuan," kata Moeldoko.
Dirinya, kata Moeldoko, tidak mungkin mau kudeta Partai Demokrat karena setiap partai memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Moeldoko mau kudeta. Lah kudeta apaan yang dikudeta? anggap lah begini, saya punya angkatan bersenjata, anggaplah Panglima TNI ingin jadi ketua Demokrat, emangnya gue bisa itu todong senjata itu para DPC, DPD, 'heh datang ke sini gue todongin senjata'," katanya.
Baca juga: DPC Demokrat Dijanjikan Uang Rp 100 Juta Untuk Gerakan Kudeta AHY, Beberapa Sudah Menerima
Baca juga: Moeldoko Blak-blakan Jawab Tudingan Ingin Goyang Kursi AHY Dari Demokrat, Sempat Singgung Nama Luhut
Menurut Moeldoko, yang lebih lucu ketika ia disebut mengkudeta Partai Demokrat untuk dijadikan kendaraan politik pada Pilpres 2024 mendatang.
"Terus dibilangin jadi presiden lah ya, gak ada itu. Kerjaan saya setumpuk gini ngurusin yang nggak-nggak saja. Jangan lah apa itu membuat sesuatu," katanya.
(Tribunnews.com/Whiesa/Taufik Ismail/Adi Suhendi) (Kompas.com/Devina Halim)
