Respons Tudingan AHY, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Beliau Tak Tahu Apa-apa Dalam Hal Ini

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko angkat bicara mengenai tudingan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menyebut ada orang di lingkaran istana yang terlibat dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa.

Moeldoko meminta setiap masalah atau peristiwa jangan dikaitkan dengan istana.

Karena menurut Moeldoko, Presiden sama sekali tidak tahu dengan masalah tersebut.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Andi Arief: Moeldoko yang Ingin Rebut Partai Demokrat dari AHY

Menurut Moeldoko, masalah partai Demokrat tersebut menjadi urusannya secara pribadi bukan sebagai Kepala Staf Presiden.

Moeldoko pun menceritakan penyebab dirinya menjadi sasaran tudingan akan merebut partai Demokrat.
Menurut dia hal itu berawal dari banyak orang yang sebagian merupakan bagian dari Partai Demokrat, datang ke rumahnya.

Mereka yang datang kemudian curhat mengenai kondisi yang terjadi ditubuh partai berlambang mercy tersebut.

Baca juga: Pernah Jadi Bagian Partai Demokrat, Roy Suryo Doakan AHY Tegar Hadapi Dinamika Politik

Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu, ia hanya mendengar curhatan tersebut.

"Beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun, apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun," katanya.

"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa? ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya saya dengerin saja gitu," lanjut Moeldoko.

Baca juga: Pidato Lengkap AHY Soal Rencana Kudeta Partai Demokrat, Libatkan 5 Orang Termasuk Pejabat

Sebagai salah satu orang yang mencintai Demokrat, Moeldoko mengaku prihatin dengan kondisi partai seperti yang diceritakan para 'tamunya' tersebut.

Moeldoko menduga ia dikaitkan dengan permasalahan partai Demokrat dari foto yang beredar.

Ia tidak ambil pusing bila dikaitkan dengan permasalahan tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto yah. Orang ada dari Indonesia timur, dari mana mana datang ke sini kan pingin foto sama saya, yah saya terima aja. Apa susahnya, itu yang namanya seorang jenderal yang tidak memiliki batas dengan siapapun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silahkan aja. saya tidak keberatan," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Tuding 5 Orang Berupaya Ambil Alih Partai Demokrat, Akan Dijadikan Kendaraan Politik Capres 2024

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujarnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.