Kamhar Lakumani: Ada Pembegalan Partai Demokrat, Kader Solid di Bawah Komando AHY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader Partai Demokrat (PD) di seluruh Indonesia dipastikan solid di bawah satu komando Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demikian ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dalam keterangannya kepada pers, Senin (1/2/2021).

"Kami tegaskan bahwa segenap Kader Partai Demokrat solid di bawah Kepemimpinan Mas Ketum AHY," ujar Kamhar.

Kamhar menjelaskan hal tersebut menindaklanjuti penyampain AHY kepada publik hari ini terkait adanya upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional melalui mekanisme Kongres Luar Biasa yang dimotori oleh 5 orang kader dan mantan kader PD yang mengusung Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai calon pengganti.

"Upaya rebut paksa ini tentunya dikutuk keras oleh seluruh Kader PD, apalagi operasi rebut paksa ini disinyalir mendapat restu penguasa," ujar Kamhar.

Baca juga: Andi Arief: Moeldoko yang Ingin Rebut Partai Demokrat dari AHY

Pihaknya berharap Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai mengambil tindakan tegas berupa pemecatan kepada kader keblinger yang bertindak demikian.

"Kami juga mengutuk sikap tidak kesatria dari Jend (Purn) Moeldoko yang juga adalah kepala KSP untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat," ujar Kamhar.

Menurut Kamhar, ini bukan cermin sikap seorang perwira, yang menghalalkan segala cara dan mempertontonkan arogansi kekuasaan dan uang untuk merebut paksa Partai Demokrat.

"Sebenarnya tidak mengherankan jika melihat rekam jejak Moeldoko pasca purna tugas dari TNI," ujar Kamhar.

Kamhar menegaskan kita ketahui bersama Moeldoko  juga adalah Ketua Umum ormas pertanian HKTI yang lahir dari 'pembegalan' kepemimpinan HKTI Prabowo Subianto yang notabene adalah seniornya di Akmil yang saat ini Ketua Umumnya Fadli Zon.

"Dan kini mencoba mengusik kepemimpinan Mas Ketum AHY di Partai Demokrat yang notabene juniornya di Akmil," ujar Kamhar.

Oleh karena itu, Kamhar menegaskan  bahwa segenap Kader Partai Demokrat solid di bawah kepemimpinan AHY.

"Kurang dari setahun PD di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY, telah banyak gebrakan yang dilakukan dan capaian yang diraih," ujar Kamhar.

Kata dia, mulai dari gerakan perang semesta melawan Covid-19, Bina UMKM dan free Wifi dan sebagainya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Termasuk,  kata Kamhar, berhasil menghantarkan pada sukses Pilkada serentak 2020.

"Capaian ini terkonfirmasi pada hasil survei dari berbagai lembaga survei yang memotret trend kenaikan Partai Demokrat yang kembali masuk tiga besar di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY," ujar Kamhar.

Dijelaskan bahwa segenap kader Partai Demokrat menyadari, kebutuhan objektif PD adalah adanya figur pemersatu yang memiliki nilai jual yang tinggi serta memiliki kecakapan untuk mengawal dan memimpin Partai Demokrat untuk kembali memenangkan hati, pikiran dan pilihan rakyat.

"Dan jawaban atas kebutuhan objektif itu adalah Mas Ketum AHY," kata Kamhar.

Tudingan Andi Arief

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_ menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden. 

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi. 

Penjelasan Moeldoko

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko angkat bicara mengenai tudingan tersebut.

Moeldoko meminta bahwa jangan setiap ada masalah atau peristiwa dikaitkan dengan istana. Karena menurut Moeldoko, Presiden sama sekali tidak tahu dengan masalah tersebut. 

"Jangan sedikit-sedikit Istana.  Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,  karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Menurut Moeldoko, masalah partai Demokrat tersebut menjadi urusannya secara pribadi bukan sebagai Kepala Staf Presiden.

Moeldoko pun menceritakan penyebab dirinya menjadi sasaran tudingan akan merebut partai Demokrat.

Menurut dia hal itu berawal dari banyak orang yang sebagian merupakan bagian dari Partai Demokrat, datang ke rumahnya.

Mereka yang datang kemudian curhat mengenai kondisi yang terjadi di tubuh partai berlambang mercy tersebut. 

Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu, ia hanya mendengar curhatan tersebut. 

"Beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya  dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun, apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun.  Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa? Ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja gitu," kata Moeldoko.