Turunnya Indeks Persepsi Korupsi, KSP Akui Sulit Ubah Persepsi Publik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden menanggapi dirilisnya Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International pada Kamis kemarin, (28/1/2021).

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Jokowi dalam berbagai arahannya menegaskan, korupsi adalah musuh negara, dan tidak akan memberi toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini. 

"Presiden juga mengingatkan khususnya pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan hukum untuk menakuti, memeras, dan korupsi, ini membahayakan agenda nasional," kata dia dalam siaran pers KSP, Jumat, (29/1/2021).

Jaleswari menjelaskan bahwa rilis Indeks Persepsi Korupsi ini penting bagi pemerintah sebagai evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi ke depan.

Baca juga: KSP: Pemerintah akan Jadikan Indeks Persepsi Korupsi Bahan Evaluasi

Jaleswari memandang skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang tahun ini turun 3 poin (skor 37 skala 100), karena Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan.

"Karena masih maraknya pungutan liar (pungli) dan penggunaan koneksi untuk mendapatkan privilege layanan publik, integritas aparat penegak hukum, serta money politics," katanya.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Saya Sudah Menduga

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Melorot, Eks Jubir KPK: Menyedihkan

Peneliti senior LIPI ini juga menegaskan, pemerintah bersama dengan KPK sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi, akan terus meningkatkan upaya pembenahan sistem pencegahan di hulu melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

"Evaluasi terhadap implementasi Stranas PK tahun 2019-2020 di sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi menunjukan beberapa perbaikan sistemik," pungkasnya.