Inilah 7 Kebijakan Menhan Prabowo Sepanjang 2020

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membeberkan tujuh kebijakan Prabowo sepanjang 2020.

Tujuh kebijakan tersebut antara lain terkait pertahanan rakyat semesta, penguatan industri pertahanan nasional, hingga cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. 

Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, kata Dahnil, Prabowo sudah kembali mengingatkan TNI dan publik  tentang pentingnya doktrin klasik pertahanan Republik Indonesia yakni Pertahanan Rakyat Semesta. 

Baca juga: Survei SMRC Sebut Prabowo Sulit Menang Jika Kembali Ikut Pilpres, Gerindra: Pilpres 2024 Masih Gaib

Konsepsi pertahanan rakyat semesta, kata Dahnil, mendapat saluran yang tepat, ketika UU 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, disahkan oleh DPR RI, Undang-Undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting yakninBela Negara, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. 

Dahnil mengatakan yang menjadi perhatian khusus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto adalah realisasi Komponen Cadangan (KOMCAD), yang tinggal menunggu persetujuan Presiden melalui Peraturan Pemerintah.

Baca juga: Soal Arief Poyuono yang Kini Lawan Prabowo, Najwa Shihab: Dulu Suka jadi Tidak Suka

"KOMCAD adalah agenda pertahanan rakyat semesta yang sangat penting untuk memperkuat pertahanan kita diseluruh bagian NKRI, memperkuat TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter yang bisa muncul kapan saja," kata Dahnil dalm keterangan tertulisnya pada Rabu (30/12/2020).

Selain itu, kata Dahnil, untuk menuju penguatan Industri Pertahanan Nasional yang lebih mandiri, Prabowo aktif menjajaki kerjasama Industri Pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen yang potensial, dan punya komitmen nyata melakukan alih teknologi dengan industri pertahanan nasional. 

"Selain itu, penguatan BUMN Pertahanan seperti Pindad, Dahana, PTDI, PTPAL dan lain sebagainya dilakukan semaksimal mungkin, BUMN-BUMN tersebut menjadi produsen utama alutsista-alutsista yang bisa dan mampu diproduksi di dalam negeri. Mulai dari produksi ranpur, randis, peluru dan lain sebagainya," kata Dahnil.

Baca juga: Arief Poyuono: Saya Belum Dipecat dan Menunggu Pemecatan dari Pak Prabowo

Ketiga, kata Dahnil, Prabowo juga menempatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai prioritas utama dan pertama untuk seluruh alutsista-alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Selain itu, kata dia, juga kerjasama dengan negara-negara produsen yang memiliki komitmen untuk alih teknologi untuk alutsista yang belum bisa diproduksi oleh indutsri pertahanan dalam negeri. 

"Tentu upaya untuk mendapatkan alutsista yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," kata dia. 

Keempat, kata Dahnil, Prabowo juga aktif mengisi ruang diplomasi pertahanan RI, terkait dengan dinamika Geopolitik dan Geostrategis. 

Menurutnya Prabowo berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif, serta tidak terlibat dalam pakta pertahanan/militer mana pun. 

Hal tersebut, kata Dahnil, dilakukan baik melalui kunjungan resmi langsung ke negara-negara sahabat, dan juga komunikasi virtual. 

Selain itu, kata dia, diplomasi pertahanan yang dilakukan juga ingin memastikan kerjasama Industri Pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia. 

"Kondisi Pandemi yang melanda Dunia sejak awal 2020, menjadi momentum kesadaran kolektif bahwa kolaborasi atau kerjasama antar peradaban di dunia sangat dibutuhkan," kata Dahnil. 

Kelima, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, kata Dahnil, supaya semua Kementerian dan Lembaga fokus penanganan Covid 19. 

Upaya Prabowo, kata Dahnil, berbuah pada asistensi dari beberapa negara sahabat diawal-awal pendemi Covid 19 melanda Indonesia, terutama terkait dengan kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) dan kebutuhan-kebutuhan medis lainnya dalam rangka penanganan Covid 19. 

Prabowo juga memerintahkan agar Rumah Sakit Dr Suyoto yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan menjadi Rumah Sakit yang fokus merawat pasien Covid 19, dan membangun fasilitas bangsal-bangsal darurat yang layak untuk menampung pasien-pasien Covid 19. 

"Selain itu, Rumah sakit-sakit milik TNI juga diminta untuk dilengkapi peralatan medisnya agar mampu menampung pasien-pasien Covid 19 diseluruh Indonesia. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga merekruit para dokter dan tenaga medis lainnya untuk menjadi relawan yang mendukung kerja-kerja pelayanan medis di Rumah Sakit Dr Suyoto," kata Dahnil. 

Keenam, kata Dahnil, Prabowo juga mempersiapkan sumber daya manusia bidang pertahanan yang unggul dengan memutuskan untuk merevitalisasi Universitas Pertahanan dengan membuka program Strata satu dan memperkuat program magister dan doktoral. 

Sejak 2020, kata Dahnil, Universitas Pertahanan membuka program strata satu dengan empat Fakultas baru yang fokus pada ilmu pasti, yakni Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA, dan Fakultas Teknik Militer. 

"Harapannya, dengan pembukaan 4 Fakultas tersebut, melalui Universitas Pertahanan, Indonesia bisa memiliki tenaga-tenaga ahli bidang pertahanan yang mampu memperkuat pertahanan militer maupun nirmiliter Indonesia di masa yang akan datang," kata Dahnil. 

Terakhir, kata Dahnil, Prabowo dalam banyak kesempatan mengingatkan empat logistik yang penting dalam perang, yakni alutsista yang terbaik, pangan yang cukup dan obat-obatan dan energi (bahan bakar dll) yang tersedia cukup. 

Sepanjang tahun 2020, kata Dahnil, Kementerian Pertahanan mempersiapkan peta jalan untuk membangun cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. 

"Konsep lumbung pangan yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan bukan konsep lumbung pangan seperti yang sudah ada selama ini, namun lumbung pangan yang dibangun akan berorientasi sebagai cadangan logistik strategis untuk kepentingan pertahanan negara, yang akan digunakan ketika kondisi darurat," kata Dahnil.