Politikus Gerindra: Prabowo Subianto Harus Mundur dari Jabatan Menteri dan Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono turut menyoroti penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster. 

Menurut Arief, penangkapan Edhy membuktikan KPK menjadi mesin terbaik di Indonesia dalam menangkap koruptor dan perlu didukung masyarakat.

Apalagi sekarang melakukan operasi tangkap tangan kader Partai Gerindra yang dekat dengan Prabowo Subianto.

Baca juga: Menteri Edhy Diciduk KPK, Komisi III DPR: Hukum Acara Pidana Menganut Asas Praduga Tak Bersalah

"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo (Ketum Gerindra) sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat, ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," papar Arief dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Arief menyebut, sejak awal Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN, harusnya mengingatkan dan melarang para kadernya maupun keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. 

"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," ujarnya. 

Baca juga: Istana Tunggu Kejelasan Status Menteri Edhy Prabowo Dalam Kasus di KPK

Oleh sebab itu, kata Arief, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, maka tamat sudah cita-Cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia, karena hal ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra.

"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya, hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo genteleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin, serta mundur dari Gerindra," tutur Arief.

Gerindra belum bisa berkomentar

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa berkomentar lebih jauh terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dasco mengatakan pihaknya baru mendapatkan kabar tersebut melalui media massa, karenanya, Gerindra masih menunggu informasi dari pihak KPK terlebih dahulu. 

"Pertama, kami baru mendengar berita soal kader kami yang menjadi menteri KKP itu (ditangkap) baru dari media massa, baik media cetak, online, maupun televisi," ujar Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

"Nah untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu," imbuhnya. 

Baca juga: OTT KPK Sempat Libur 9 Bulan, Novel Baswedan Kagetkan Publik Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Baca juga: Prabowo Sudah Tahu Kabar Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Dasco lantas meminta semua pihak termasuk awak media yang gencar menanyakan perihal Edhy Prabowo untuk bersabar menunggu perkembangan lanjutan dari KPK. 

Wakil Ketua DPR RI itu juga belum bisa memberikan tanggapan apakah Edhy Prabowo ditangkap diduga terkait perkara ekspor benih lobster. 

"Kami bisa belum memberikan tanggapan, belum bisa menduga-duga sebelum mendapatkan keterangan resmi dari KPK," jelasnya. 

Baca juga: Arief Poyuono : Prabowo Berbusa-Busa Sebut RI Stadium Empat Korupsi, Tapi Anak Buahnya Ditangkap KPK

Dasco sendiri menceritakan terakhir kali berkomunikasi dengan Edhy Prabowo adalah sebelum yang bersangkutan bertolak ke Amerika Serikat. 

"Kalau saya (terakhir komunikasi dengan Edhy Prabowo, - red) sudah sebelum berangkat ke Amerika lah. Dua hari sebelum berangkat. Mungkin dua minggu yang lalu atau 12 hari yang lalu, saya lupa," tandasnya. 

Ditangkap di Bandara

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat bersama keluarga dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) Jakarta, Rabu (25/11/2020) dini hari tadi.

Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah tiba mendarat (landing) dari Amerika Serikat.

Menurut sumber Kompas TV di KPK, yang menangkap mereka tak lain dan tak bukan adalah timnya Novel Baswedan.

"Yang nangkep timnya Novel dkk," kata sumber di KPK kepada Kompas TV, Rabu.

Baca juga: Profil Iis Rosita Dewi, Istri Menteri KKP Edhy Prabowo yang Ikut Ditangkap KPK

Ia mengungkapkan bahwa Menteri Edhy Prabowo bersama keluarga dan sejumlah pejabat KKP ditangkap ketika berada di pintu Garbarata Bandara Internasional Soetta.

Ini merupakan ruang tunggu yang beberapa langkah lagi biasanya berada tak jauh dari pintu masuk ke pesawat.

"Dibungkus (tangkap) di pintu garbarata. Semua masih hangat, HP dan lain-lain dalam pengawasan," tutur sumber itu dalam keterangan tertulisnya melalui sambungan telepon.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan adanya penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya perlu kami sampaikan kepada publik. Benar KPK sekitar pukul 01.23 WIB dini hari tadi telah menangkap sejumlah pejabat di Kementerian KKP, ada pejabat dan Menteri KKP yang saat ini sudah diamankan di KPK," kata Nurul Ghufron kepada Kompas TV, Rabu (25/11/2020).

Nurul Ghufron mengungkapkan, pihak KPK saat ini sedang melakukan pemeriksan lebih lanjut.

"Jumlahnya ada lebih dari 5 orang. Kaitannya apa saja, dalam kasus apa saja nanti KPK akan kami ekspos lebih detail," tuturnya.

Apakah OTT ini ada kaitannya dengan kasus-kasus penangkapan sebelumnya seperti dugaan kasus benur?

"Kita tidak bisa menjelaskan saat ini karena masih sedang melakukan pemeriksaan. Yang jelas, benar bahwa ada penangkapan (OTT) itu, demikian terima kasih," kata Nurul menegaskan.