Menko PMK Minta TNI-Polri Bantu Kawal Penyaluran Bantuan Sembako Tunai di Papua
Penyaluran bantuan program sembako di Provinsi Papua mengalami kendala karena menempuh medan yang sulit serta jaringan yang belum stabil.
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyaluran bantuan program sembako di Provinsi Papua mengalami kendala karena menempuh medan yang sulit serta jaringan yang belum stabil.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan mengatakan penyaluran bantuan program sembako dilakukan secara tunai melalui PT Pos.
"Problem di Papua yang kita bahas terutama untuk wilayah yang tidak ada sinyal itu akan diantar dalam bentuk Program Sembako Tunai dan diantar PT POS," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (25/11/2020).
Baca juga: Update 25 November: Bertambah 4.494, Total Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia Berjumlah 429.807
Muhadjir meminta bantuan kepada aparat keamanan untuk mengawal penyaluran bantuan sembako ini agar berjalan lancar
"Saya minta bantuan TNI-Polri untuk mengawal sehingga bantuan tepat sasaran serta pemda mengawal ketat agar bantuan tetap dibelanjakan untuk makanan bergizi," ucap Muhadjir.
Berbeda dengan penyaluran di wilayah Papua lain, distribusi bantuan untuk penerima Program Sembako dan PKH dilakukan secara non tunai melalui E-Warong di Bhayangkara di Kota Jayapura.
Bahan pangan bantuan sembako yang diberikan di E-Warong mulai dari beras dan sagu, daging ayam, telur, dan ikan, serta sayur mayur dan buah-buahan.
Baca juga: Seorang PNS Kena Covid, Seluruh Pegawai di Kelurahan Pejaten Timur akan Jalani Swab Test Massal
"Tadi saya lihat pengelola E-Warong sudah mengatur komposisi bantuan, tidak hanya karbohidrat tapi ada vitaminnya, mineral. Jadi unsur gizi sudah terpenuhi," tutur Muhadjir.
E-Warong Bhayangkara melayani lebih dari 400 KPM. Muhadjir berharap bantuan sosial sembako dapat membantu pemenuhan gizi masyarakat.
Seperti diketahui, salah satu program prioritas pemerintah yaitu menekan angka stunting serendah-rendahnya dengan target 14 persen di tahun 2024.