Moeldoko: Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi
Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar.
Pencapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first,red).
Bahkan Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani).
Baca juga: BKN: Penyederhanaan Birokrasi Berimplikasi terhadap Kebutuhan Jabatan ASN
Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11/2020).
“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” kata Moeldoko.
Baca juga: Maruf: Netralitas ASN untuk Menangkal Politisasi Birokrasi
Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan.
Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.
“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” ucap Moeldoko .
Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai menuju pelayanan digital.
Baca juga: Menkumham: Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Covid-19
Seperti yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.
Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.
Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan, Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik.
“Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.
Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui 3 (tiga) channel yakni Instagram, Contac Center (email dan telepon) serta chatting online.
“Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai bagian untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.
Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja. Terlebih, jika konsep tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.
Survei BPS: Mayoritas Penerima Kartu Prakerja Laki-laki Berusia Muda yang Tinggal di Perkotaan
Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penerima menganggap Program Kartu Prakerja berhasil meningkatkan keterampilan kerja mereka.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPS Suhariyanto dalam diskusi dengan topik "Survei BPS: Bicara tentang Kartu Prakerja" di Jakarta, Senin (23/11/2020).
"Sebanyak 88,92 persen dari mereka yang ikut pelatihan Program Kartu PraKerja ini menyatakan, program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja."
"Jadi penting sekali bahwa mereka merasa, dari sudut pandang mereka, bahwa program ini ternyata bisa meningkatkan keterampilan mereka," kata Suhariyanto.
Pria yang akrab dipanggil Kecuk itu juga menjelaskan sejumlah temuan menarik dalam Sakernas 2020 terkait Program Kartu Prakerja.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 11 Telah Ditutup, Apakah Pendaftaran Gelombang 12 Dibuka? Ini Jawabannya
Pertama, penerima Kartu Prakerja adalah mayoritas laki-laki (58 persen), tinggal di perkotaan (76 persen), usia muda, pendidikan SMA ke atas (91 persen).
Sebanyak 45 persen penganggur pada Agustus, atau lima bulan sejak program diluncurkan, menyatakan tahu tentang Program Kartu Prakerja.
Alasan utama peserta program Kartu Prakerja tetap untuk meningkatkan keterampilan kerja (skill).
Kemudian disusul alasan mencari insentif, masing-masing sebanyak 48 persen dan 27 persen dari penduduk usia 18 tahun ke atas.
Selain itu, insentif Kartu Prakerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (81 persen), ditabung (33 persen), dan modal usaha (23 persen).

Baca juga: Sandiaga Uno Ngajar di Kartu Prakerja, Perluas Lapangan Kerja
"Sakernas 2020 ini berbeda dengan survei sebelumnya, kali pertama kami tambahkan beberapa pertanyaan terkait dampak COVID-19, program Kartu Prakerja, dan persepsi mengenai program pemerintah terkait bantuan sosial."
"Sakernas Agustus 2020 mempunyai jumlah sampel 30 ribu blok sensus atau sekitar 300 ribu rumah tangga yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujar Kecuk.
Selain memberikan informasi keberhasilan program Kartu Prakerja, survei tersebut juga menggarisbawahi pentingnya upaya penyebaran informasi yang lebih masif di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat.
Menteri Koordinator (Menok) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Kartu Prakerja adalah program yang masih sangat muda.
Di mana saat Sakernas dilaksanakan pada Agustus 2020, program baru berjalan efektif dua bulan dengan jumlah penerima kurang dari 50 persen.

Baca juga: Bagaimana Agar Status Kepesertaan Kartu Prakerja Gelombang 11 Tak Dicabut?
"Hasil Sakernas ini sangat penting sebagai bahan evaluasi program, melengkapi tiga survei yang diadakan oleh Manajemen Pelaksana, dan Sakernas ini mengkonfirmasi dampak positif Program Prakerja dalam meningkatkan keterampilan kerja," ujar Susiwijono.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Elan Satriawan juga ikut memberikan pendapatnya.
Ia menilai, hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan program Kartu Prakerja yang mengkombinasikan bantuan sosial dengan peningkatan keterampilan kerja.
Terbukti berhasil memberikan akses manfaat pada kelompok rentan baru di masa pandemi ini.
Sementara Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menegaskan pihaknya serius menjaga kualitas pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja, agar betul-betul membekali keterampilan peserta.

Baca juga: Kemendikbud Cocokkan Data Bantuan Subsidi Upah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja
"Untuk bisa diterima, sebuah pelatihan harus lolos asesmen berlapis dari platform digital, Manajemen Pelaksana, dan Tim Ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya dan Indonesia Mengajar."
"Sesudah masuk ke dalam ekosistem pun akan dievaluasi lagi oleh Manajemen Pelaksana, Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan oleh peserta melalui ulasan dan rating," kata Denni.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah melakukan tiga survei evaluasi.
Survei evaluasi pertama diikuti oleh 2,4 juta peserta dan survei kedua dengan 293 ribu peserta dan survei ketiga masih berlangsung saat ini.
Hasil survei mencatat 81 persen peserta belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus sebelumnya.
Lebih dari 84 persen menyatakan pelatihan Prakerja meningkatkan kompetensi, baik skilling, reskilling maupun upskilling.

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Mungkin Dibuka Kembali Tahun Depan
Selain itu, 92 persen menyatakan akan melampirkan Sertifikat Pelatihan Prakerja pada saat melamar pekerjaan.
"Jadi hasil survei ini sejalan dengan temuan BPS bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan keterampilan kerja peserta," tambah Denni.
Sejak digulirkan 11 April 2020, program Kartu Prakerja menarik minat 43 juta pendaftar dan telah menerima 5,6 juta orang Peserta.
Jumlah ini terdiri dari 56 persen Pria, 87 persen berpendidikan SMA ke atas, 77 persen usia antara 18-35 tahun.
Mempertimbangkan animo masyarakat yang tinggi dan hasil yang cukup memuaskan di tahun 2020, Program Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan pada tahun 2021.
(Tribunnews.com/Maliana/Fransiskus Adhiyuda)