Pilkada Serentak Makin Dekat, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Selesaikan Perkada 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori terus mendorong penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait peningkatan kedisiplinan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. 

Hal itu sekaligus sebagai upaya menyukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Pilkada Serentak tahun ini bukanlah perayaan pesta demokrasi biasa," kata Hudori saat menjadi pembicara dalam webinar Qlue, Senin (9/11/2020).

Baca juga: KPU Terus Matangkan Prokes, Berikut 12 Perlengkapan di TPS saat Pemungutan Suara

Hudori menekankan, Pilkada akan berjalan sukses dan aman dari Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang dijalankan oleh seluruh paslon, tim sukses, dan masyarakat.

Oleh karena itu pihaknya mendorong isu tunggal pada debat publik dalam masa kampanye Pilkada kali ini yaitu tentang peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. 

“Jadi harapannya sekali lagi terpilihnya kepala daerah mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” kata Hudori.

Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. 

Satu di antaranya mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon. 

"Perlu ada komitmen dan integritas dari para paslon serta mematuhi kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak agar tercipta suasana yang kondusif," ujarnya.

Baca juga: Sekjen Kemendagri: DPRD dan Kepala Daerah Harus Seirama dan Selaras

Para paslon beserta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan Pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan, Kemendagri telah mengupayakan agar di samping mencegah adanya kluster baru Covid-19, pada pelaksanaan Pilkada Serentak para aparatur sipil negara (ASN) dapat bersikap netral.

Tak lupa, mencegah pelanggaran netralitas ASN dan mendorong kesadaran masyarakat penting menggunakan hak pilih dalam Pilkada Serentak.

"Yang tidak netral kemarin sudah kami berikan surat ada sekitar 67 ASN," kata Hudori

"Yang terpenting jangan lupa juga kita semua perlu turut serta membangun kesadaran masyarakat. Ini penting untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak,” lanjutnya.

Baca juga: 6 ASN di Maluku Dilaporkan karena Politik Praktis jelang Pilkada 2020, Ini Peringatan Bawaslu

Menurutnya salah satu indikator kesuksesan Pilkada dari sisi kualitas partisipasi publik. 

Harapannya, melalui sosialisasi yang intens seputar Pilkada akan meningkatkan jumlah partisipasi. 

“Harapannya Pilkada ini fluktuasi tingkat partisipasi nanti bisa tercapai targetnya itu 77,5%. Makanya nanti kita sosialisasi ini penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan,” pungkasnya.