1 Tahun Pemerintahan Jokowi
1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Isu Reshuffle Kabinet Menyeruak Lagi
Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan krisis ini harus ditangani dengan kerja ekstra keras, disertai dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari kabinet Indonesia Maju.
"Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget," katanya, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Berikut Daftar Janji-janji Jokowi dalam Bingkai Visi Indonesia
Setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat.
Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.
Projo mengingatkan bahwa hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.
Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.
Kata Politisi PPP
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai reshuffle kabinet belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintah.
"Kalau soal reshufle, menurut hemat PPP belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintahan jika pandemi Covid-19-nya belum bisa terkendali," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).
Akan tetapi, Arsul melihat ketidakpuasan publik dapat diperbaiki jika pemerintah segera melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Karenanya, PPP meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk memastikan bahwa vaksinasi atas Covid dapat segera dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan pemerintah sendiri.
"Keberhasilan vaksinasi itu akan turut menentukan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan," kata dia.
Arsul menerangkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi akibat pandemi Covid-19.
Alasannya pandemi ini tidak hanya menggerus ketahanan kesehatan masyarakat. Melainkan juga merontokkan perekonomian masyarakat.
