Profil Said Iqbal, Presiden KSPI yang Sempat Diisukan Ditawari Kursi Wakil Menteri Tenaga Kerja

TRIBUNNEWS.COM - Profil Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang sempat diisukan mendapat tawaran kursi Wakil Menteri Tenaga Kerja. 

Di tengah penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden KSPI, Said Iqbal diisukan bakal mendapat posisi Wakil Menteri di Tenaga Kerja di Kabinet Jokowi-Maruf Amin. 

Isu itu bereedar setelah Said Iqbal bertemu dengan Jokowi di Istana menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (6/10/2020).

Said Iqbal diterima Jokowi bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Wea.

Atas kebenaran isu itu, Said membantahnya.

Ia menegaskan tidak ada penawaran kursi wakil menteri dalam pembicaraan dengan Jokowi. 

"Hoax tentang berita penawaran wamen," ucap Iqbal.

Baca: Bantah Dapat Tawaran Jabatan di Pemerintahan, Bos KSPI Said Iqbal: Mogok 3 Hari Terus Berlanjut

Adapun soal hasil pembicaraan dengan Jokowi, Said mengatakan tidak ada hasil yang disepakati. 

"Tidak ada hasil apa pun," kata Said kepada Kompas.com, Senin malam.

Profil Said Iqbal

Said Iqbal dikenal sebagai pentolan organisasi buruh. 

Mengutip media buruh, koranperdjoeangan.com, Said Iqbal lahir di Jakarta, 5 Juli 1968.

Dia tercatat menyelesaikan pendidikan di SMAN 51 Jakarta.

Kemudian melanjutkan di Politeknik (Teknik Mesin) Universitas Indonesia) dan lulus Sarjana (S1) dari Teknik Mesin Universitas Jaya Baya,

Ia kemudian mengambil Master Ekonomi (S2) di Universitas Indonesia.

Said Iqbal menjadi pemimpin buruh sejak tahun 1992.

Saat itu, ia menjadi pemimpin organisasi buruh sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. 

Sejumlah jabatan di organisasi buruh yang pernah ia pegang antaralain PC SP LEM SPSI, PC FSPMI, Sekretaris DPP FSPMI, Central Comittee Serikat Buruh Metal Sedunia (IMF), Wakil Presiden Serikat Pekerja ASEAN (ATUC), General Council Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC), Presiden DPP FSPMI, Presiden KSPI, Pengurus Pusat ILO badan PBB. 

Selain menjadi pimpinan buruh, ia juga menulis buku. 

Sejumlah buku yang ia terbitkan antaralain buku Sepultura (sebuah cita-cita perjuangan tahun 2015), Pemerintah Gagal Menyejahterakan Buruh (Catatan Kritis Perburuan tahun 2017), Kerja Layak Upah Layak dan Hidup Layak Gagal diwujudkan (Catatan Kritis Perburuan tahun 2018), Buku Putih KAJS yang berjudul Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan tahun 2019, dan juga Gagasan Besar Serikat Buruh 2015.

Jadi Presiden KSPI Sejak 2012

Said Iqbal menjadi Presiden KSPI sejak tahun 2012. 

Masih mengutip koranperdjoeangan.com, Said kembali terpilih sebagai Presiden KSPI secara aklamasi untuk periode 2017 – 2022. 

Pada tahun 2013 lalu, Said Iqbal meraih penghargaan internasional sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia, The Febe Elisabeth Velasquez Award oleh serikat pekerja Belanda, FNV.

Baca: Beredar Surat Pembatalan Aksi Mogok Nasional, KSPI: Itu Hoaks

Penghargaan ini diberika bagi mereka, para aktivis buruh yang berjuang demi tegaknya hak-hak buruh di negara masing-masing.

Dalam pemilihan itu, Said Iqbal menyisihkan 200 kandidat lainnya dari seluruh dunia berkat militansinya mengawal demokrasi dan kebebasan berserikat melalui FSPMI dan KSPI.

Selain sebagai pentolan buruh, Said Iqbal juga dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. 

Berdasarkan catatan Tribunnews.com, dukungan itu dinyatakan secara terbuka saat Pilpres 2019 lalu. 

Dikutip dari kspi.or.id, setelah Pilpres 2019 selesai, Said Iqbal sempat diterima Jokowi bersama pimpinan serikat buruh lainnya di Istana Bogor. 

Pertemuan tersebut menimbulkan banyak spekulasi.

Terlebih Pilpres belum benar-benar selesai, dimana Said Iqbal dikenal sebagai pendukung militan Prabowo – Sandi, lawan Jokowi – Makruf dalam perebutan kursi presiden dan wakil presiden.

Selain itu, selama ini Iqbal menjadi salah satu pengkritik garis keras Jokowi.

Baca: Tujuh Alasan Mengapa Omnibus Law RUU Cipta Kerja Layak Ditolak Buruh Menurut KSPI

Kritik-kritiknya terhadap pemerintah bisa dibaca dalam buku berjudul ‘Pemerintah Gagal Menyejahterakan Buruh’ serta ‘Kerja Layak Upah Layak dan Hidup Layak Gagal Diwujudkan.’

(Tribunnews.com/Daryono/Seno Tri Sulistyono) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)