Penanganan Covid
Jokowi Sindir Lockdown Provinsi, Riza Patria Bantah Kebijakan Pemprov DKI Tak Sejalan dengan Pusat
Wakil Gubernur DKI Jakarta menjelaskan jika kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah jika pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ada di DKI Jakarta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini ia ungkapkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyidir kepala daerah yang sok-sokan memberlakulan lockdown di tingkat provinsi, kota atau kabupaten.
Riza Patria menjelaskan jika kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta masih perlu diterapkan meski pemerintah pusat menganjurkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Menurutnya, kebijakan PSBM sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak awal pandemi, namun dengan istilah yang berbeda.
Baca: Indonesia Peringkat 23 Kasus Covid-19 di Dunia, Jokowi: Jauh Lebih Baik Ketimbang Negara Lain
"Jadi begini, apa yang disampaikan pak Jokowi itu baik, berskala mikro. Kalau kita bedah dan tarik ke belakang, DKI termasuk yang duluan memberlakuakan berskala mikro. Cuma masalah penyebutan."
"Kalau pak Jokowi menyebut kata lockdown ya kan sebetulnya pemerintah sendiri tidak pernah menggunakan kata lockdown tapi PSBB, itu istilah dari negara lain. Kami ikut pemerintah pusat, kami istilahnya PSBB," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Minggu (4/10/2020).
Ia menjelaskan jika PSBM di DKI Jakarta diberlakukan di setiap wilayah RW dengan membatasi pergerakan warga.
"Sebenarnya juga ada yang mikro, sejak awal pak Gubernur membentuk kampung siaga. Jumlah masuk ke wilayah RW dibatasi supaya bisa mengatur ada penjaganya itu berskala mikro," imbuhnya.
Politisi partai Gerindra ini menganggap pernyataan Jokowi terkait lockdown provinsi sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pemerintah daerah.
"Itu soal diksi, pak Jokowi tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terbuka beliau sangat terbuka transparan dan itu baik untuk kepala daerah. Dan kepala daerah selalu koordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.
Baca: Sebut Ada Provinsi yang Sok-sokan Mau Lockdown, Jokowi Sindir Siapa?
Riza Patria menyatakan jika koordinasi antara pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat selama pandemi ini berjalan baik.
Bahkan pemeritah pusat membantu kebijakan pemprov DKI Jakarta yang meniadakan isolasi mandiri dan mengubahnya menjadi isolasi terpusat.
"Kami hampir setiap hari rapat dengan Pak Luhut sama presiden kami sering rapat. Sama Pak Anies menyampaikan perlu ada isolasi mandiri, Pak Jokowi senang."
"Tidak hanya menyiapkan wisma atlet tapi juga hotel oleh pemerintah pusat dari isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat atau terkendali," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.
Baca: Tujuh Bulan Corona, Jokowi: Saya Bisa Katakan Penanganan Covid-19 di Indonesia tidak Buruk
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik setuju jika Pemprov menerapkan mini lockdown.
Menurutnya kebijakan pengetatan skala lokal lebih mampu mengontrol warga sebagai upaya menekan penularan Covid-19 dari wilayah tersebut.
"Ya ikutin saja, mini lockdown itu lebih fokus. Jauh lebih terkontrol. Itu kan lebih gampang, dalam 14 hari (lihat) bagaimana," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).
Politikus Gerindra itu juga mengatakan sebenarnya Pemprov DKI sempat melakukan mini lockdown atau menutup daerah di tingkat RW yang terdeteksi berstatus zona merah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinggal menerapkan kebijakan tersebut secara lebih masif pada daerah yang memang terdeteksi punya pasien positif terbanyak, ataupun di lokasi yang berdasarkan hasil tracing jadi tempat penularan.
Baca: Minta Dibelikan Jokowi Lamborghini,Permintaan Kaesang Langsung Dikabulkan hinggakan Pamer Mobil Baru
"Secara faktual DKI pernah menutup RW. Artinya kalau mau mini lockdown maka dipilah. RW mana yang merah," ujarnya.
Untuk diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memerintahkan kepala daerah menerapkan kebijakan mini lockdown atau intervensi pemerintah daerah dalam rangka mencegah mencegah penyebaran Covid-19.
Intervensi itu berbasis lokal dan berskala mikro, misalnya mengetatkan wilayah di level RT, RW, kantor yang dianggap terjadi penularan.
(Tribunnews.com/Mohay/Danang Triatmojo)
