Pilkada Serentak 2020
Penetapan Paslon Dimulai Hari Ini, Satgas Ingatkan Penularan Corona, Mendagri: Tidak Kerahkan Massa
Mendagri Tito Karnavian menegaskan tidak akan ada undangan bagi pasangan calon maupun tim sukses saat penetapan paslon dan pengambilan nomor urut.
lihat foto
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM , Mahfud Md mengatakan bahwa
rapat penetapan pasangan calon Pilada 2020 akan dilakukan secara tertutup untuk
menghindari penyebaran Covid-19.
"Ini yang sekarang perlu dapat perhatian lebih khusus, untuk pengumuman paslon yang
dianggap penuhi syarat besok akan dilakukan melalui rapat tertutup oleh KPU (Komisi
Pemilihan Umum) masing-masing daerah," kata Mahfud.
Ia berharap para pimpinan Parpol untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada
masing-masing Paslon yang diusung.
" Pemerintah berharap pimpinan parpol menyampaikan informasi tersebut tentang ketentuan tersebut. Besok kita mulai dengan pengumuman bakal calon," katanya.
Sebagai payung hukum aturan tersebut, pemerintah meminta KPU untuk segera
merevisi PKPU yang mengatur tentang Pilkada.
Ia meminta revisi PKPU tersebut segera dirampungkan sebelum masuk pada tahapan Pilkada.
"Perubahan PKPU akan segera diselesaikan dalam waktu dekat diharapkan sebelum
tanggal 26 September. Karena itu sudah masuk kampanye," pungkas Mahfud.
Rawan
Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menilai, penetapan pasangan calon Pilkada
2020 dan pengambilan nomor urut calon Pilkada 2020 pada Rabu (23/9) dan Kamis (24/9) rawan menimbulkan kerumunan massa.
"Tanggal 23-24 besok ini adalah tahapan-tahapan yang menurut kami memang punya potensi krusial adanya kerumunan massa di samping tahapan-tahapan kampanye dan pemungutan dan perhitungan suara itu sendiri," kata Abhan.
Menurut Abhan, kerumunan massa masih dapat terjadi meskipun penetapan pasangan
calon dilakukan tertutup.
Ia menduga, kerumunan massa dapat berasal dari massa yang
meluapkan euforia setelah jagoannya dinyatakan sebagai pasangan calon pilkada
maupun massa yang tidak puas karena jagaonnya tidak memenuhi syarat.
"Dua kelompok inilah sama-sama berpotensi adanya kerumunan massa. Maka tentu
harapan kami penyelenggara adalah agar tidak ada kerumunan massa di dua event
tadi," ujar Abhan.
Ia pun mengimbau pihak-pihak yang kecewa atas keputusan KPU untuk mengikuti
prosedur dengan mengadu ke Bawaslu.
Bawaslu meminta semua pihak berkomitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020.
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)
