Sabtu, 4 Oktober 2025

Benarkan Mata Pelajaran Sejarah akan Dihapus?

Kabar mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah terungkap pada draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ilustrasi.Peserta teatrikal menampilkan adegan perjuangan napak tilas Proklamasi Indonesia di Museum Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan RI yang bertujuan untuk mengenang kembali peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia dan memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya pelajar maupun mahasiswa agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Kepala BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani menanggapi kabar mengenai wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK, dan hanya menjadi mata pelajaran pilihan di SMA.

Evy memastikan mata pelajaran sejarah akan terus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.

"Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," kata Evy kepada Tribunnews.com, Jumat (18/9/2020).

Kabar mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah terungkap pada draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.

Terkait hal tersebut, Evy mengatakan bahwa penyederhanaan kurikulum masih dalam tahap diskusi Kemendikbud dengan sejumlah komponen.

"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait," ucap Evy.

Baca: Gandeng Lulusan SMK, BP2MI Siapkan Tenaga Pendamping Lansia untuk Bekerja di Jepang

Evy memastikan Kemendikbud dalam melakukan tahap perencanaan penyederhanaan kurikulum mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Evy mengatakan bahwa pelaksanaan penerapan penyederhanaan ini akan dilakukan pada tahun depan. Pelaksanaan penyederhanaan ini juga dilakukan secara terbatas pada sekolah tertentu.

"Dalam rencana penerapannya di tahun 2021 nantinya akan dilaksanakan secara terbatas dan bukan di seluruh sekolah," tutur Evy.

Pihak Kemendikbud, menurut Evy, tetap mengharapkan masukan dari pihak lain.

Evy berharap masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan untuk rencana penyederhanaan kurikulum ini. 
 

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved