Luhut Bicara Nasib Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi Covid-19

"Kalau saya bandingkan kemarin antara master plan pemenang sayembara juara 1,2,3 itu tidak mungkin semua diterapkan di lokasi tersebut karena semua desain yang dibuat cenderung menganggap bahwa lokasi tadi rata, agak datar. Dengan kondisi di lapangan yang berbukit-bukit, bahkan di titik yang Presiden Jokowi jadikan titik nolnya, desain itu harus melakukan perubahan total.

"Jadi dalam konteks ini, untuk membuat master plan yang benar-benar, itu bisa memakan waktu 1-2 tahun ke depan," paparnya.

Nirwono Yoga mengatakan bahwa groundbreaking pembangunan ibu kota baru bisa dilakukan "paling realistis di akhir tahun 2021."

"Paling realistis di akhir tahun 2021. Tahun 2021 perekonomian sudah mulai bergerak, sudah mulai bisa beradaptasi dengan pandemi, biarpun perlahan. Kemudian secara teknis persiapan yang dimulai pada tahun ini lebih pada survey, perencanaan dan sebagainya, sampai pertengahan 2021. Maka kalau itu dilakukan, paling lambat di 2021 akhir itu bisa memulai groundbreaking," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak yakin bahwa ASN dari Jakarta bisa dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024, atau sesuai rencana awal.

"Kalau lihat dari skenario yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunannya lebih pada pembangunan infrastruktur dasar sebuah kota, misalnya jalan, saluran air, terus penerangan, itu saja. Artinya saya tidak yakin sampai dengan tahun 2024 ibu kota itu siap," jelasnya.

Belum ada anggaran

Kementerian Keuangan bulan lalu telah mengatakan bahwa pemerintah tahun ini tidak membuat alokasi anggaran bagi pembangunan ibu kota baru karena adanya pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Juni mengatakan bahwa anggaran pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru akan ditentukan pada 2021, mengingat keterbatasan anggaran tahun ini.

"Soal ibu kota negara, kami nanti akan lihat di nota keuangan 2021. Sekarang, fokus kami, seperti yang disampaikan adalah mengatasi Covid-19," ujar Sri Mulyani saat itu.

Selain itu, belum adanya undang-undang soal ibukota negara baru (IKN) juga menghambat pembangunan dan alokasi anggaran bagi ibu kota baru.

Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bagi penanganan Covid-19.

"Kalau saya lihat dari prioritas yang saat ini harus dilakukan, fokus pemerintah tentu saja ini adalah melakukan perbaikan, penyembuhan dan pengendalian virusnya, kemudian langkah-langkah untuk menuju recovery ekonomi. Anggaran pemerintah kan terbatas, jangan pakai buat yang belum penting, tapi harus dipakai untuk yang paling mendesak dulu," ujarnya.

Setelah pandemi usai, pemerintah dinilai perlu menyaring investor asing yang akan diajaknya dalam membangun ibu kota. Investasi asing harus "menghasilkan nilai tambah" bagi Indonesia, kata Ahmad.

"Misalnya dalam membangun infrastruktur, kita kaya akan barang pertambangan, makanya infrastruktur harus pakai local content. Selama ini kesepakatan kerjasama dengan pihak luar itu terlalu mengikat, misalnya, pihak asing ingin bangun jembatan tapi bahan bakunya harus dari negara tersebut, tenaga kerjanya harus dari negara tersebut, paling kita menyumbang bahan baku 20%,.