Komisi X DPR Harap Pembelajaran Tatap Muka Tetap Utamakan Kesehatan dan Keselamatan  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dimana terdapat perluasan zona yang diperbolehkan untuk menjalankan pembelajaran tatap muka yakni zona kuning. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan dirinya memahami kebijakan 4 menteri yang bersifat multidimensional. 

Meski demikian, Hetifah menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan tetaplah harus menjadi prioritas. 

"Harus ada mekanisme dari pemerintah untuk mengontrol bahwa memang sekolah yang akan dibuka benar-benar memenuhi daftar periksa. Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas dan di lapangan tidak dilakukan. Jika perlu, adakan sidak-sidak untuk memantau keberjalanannya, dan berikan sanksi bagi sekolah ataupun pemda yang terbukti belum memenuhi prasyarat tapi sudah berani membuka," ujar Hetifah, kepada Tribunnews.com, Sabtu (8/8/2020). 

Baca: Nadiem Siapkan Kurikulum Darurat Bagi Sekolah yang Masih Menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Politikus Golkar tersebut berharap fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap diadakan bagi orangtua yang memilih untuk tidak memasukkan anaknya ke sekolah. 

Dia mencontohkan ketika ada sekolah dibuka, namun sebagian orangtua merasa belum nyaman memperbolehkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka. 

Maka mereka harus difasilitasi untuk tetap menjalankan PJJ. Seperti proses belajar mengajar di kelas divideokan atau siswa lain bisa mengikuti melalui aplikasi telekonferensi.

"Jangan sampai karena sekolah dibuka dan mayoritas siswa masuk sekolah, mereka yang memilih untuk tetap di rumah jadi terdiskriminasi," ungkapnya.

Selain itu, Hetifah berharap kurikulum adaptif ini dapat digunakan bukan hanya mereka yang melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi juga yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. 

"Meski Kemendikbud memberikan opsi untuk menggunakan kurikulum sederhana atau tetap yang biasa, saya sarankan lebih baik sudah semuanya pakai yang sederhana saja. Yang tatap muka pun di kondisi seperti ini pasti akan stres kalau disuruh mengejar materi terlalu banyak. Guru-guru juga akan banyak sekali bebannya, karena harus mengajar lebih dari satu shift," imbuhnya.

Menurutnya opsi menyekolahkan siswa seharusnya menjadi opsi terakhir jika pembelajaran jarak jauh benar-benar tidak dapat dilaksanakan. 

Karena, kata dia, dari pemerintah tidak mewajibkan tapi membolehkan. Oleh karenanya, dia berharap kebijakan dari pemda, kepala sekolah, dan garda terakhir yaitu orangtua untuk mempertimbangkan masak-masak keputusan ini. 

"Kalau memang masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau memang sulit dengan alasan keterbatasan internet, atau orangtua bekerja, barulah tatap muka ini dipilih sebagai opsi terakhir dengan protokol yang ketat," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan relaksasi proses kegiatan belajar di tengah kondisi pandemi Covid-19 merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Relaksasi tersebut diwujudkan pemerintah melalui pemberian izin bagian satuan pendidikan di zona kuning menggelar pembelajaran.