Menteri Tito Karnavian Larang Keras Bansos Dipakai Kampanye

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melarang keras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah dipakai kampanye.

Ia meminta Kepala Daerah yang akan menjadi petahana atau maju kembali pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak menjadikan Bansos untuk kepentingan Pilkada. Hal itu ditegaskannya di Kantor Kemendagri, Jakarta,

“Dilarang keras Bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” tegas Mendagri dalam keterangannya Senin (13/07/2020).

Baca: Kampanye Pilkada di Daerah Zona Hijau Covid-19 Boleh Undang Massa, Maksimal 200 Orang

Bantuan sosial di saat pandemi tidak mungkin dihentikan, karena Bansos tersebut merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

Tito menyebut Bansos dari pemerintah mencakup 3 faktor, yaitu Fasilitas Kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net.

“Soal Bansos tidak mungkin dihentikan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19," ujar Tito.

"Sasaran Bansos itu kan menyangkut Fasilitas Kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” lanjutnya.

Mantan Kapolri itu membantah tudingan Pilkada hanya akan menguntungkan petahana saja.

Ia meyakini, Pilkada Serentak 2020 akan menjadi ajang untuk adu gagasan terhadap penanganan Covid-19 beserta dampak sosial-ekonominya bagi calon kontestan.

“Kepala daerah akan all out menangani Covid, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan, sehingga kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait Covid-19 itu,” bebernya.

Tito menyebut Pilkada di 270 daerah akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas yang mampu memimpin di saat krisis.

“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” lanjutnya.