Minggu, 5 Oktober 2025

Kinerja Menteri Jokowi

Versi Pengamat, Ini Nama-nama Menteri Jokowi yang Dianggap Layak Diganti

Reshuffle kabinet mengemuka setelah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 dirilis.

Penulis: Daryono
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNES.COM - Rumor perombakan kabinet atau reshuffle kabinet mengemuka setelah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 dirilis.

Dalam rapat tersebut, Jokowi secara terang-terangan menyebut kinerja para menterinya tidak ada kemajuan berarti.

Jokowi mengancam bakal melakukan reshuffle jika tak ada perubahan kinerja menteri.

Dalam Sidang Kabinet itu, Jokowi tak menyebut jelas menteri-menteri mana yang kinerjanya tak sesuai harapan.

Baca: Deretan Jokowi Marah karena Kinerja Menteri, Pernah Marah karena Kurva Corona Tak Turun-turun

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin berpendapat terdapat sejumlah menteri yang layak diganti.

Berikut daftar menteri yang layak diganti menurut Ujang Komarudin:

1. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Terawan Agus Putranto
Terawan Agus Putranto (Mafani Fidesya Hutauruk)

Menkes Terawan menjadi salah satu menteri yang menurut Ujang layak diganti.

Menkes Terawan, kata Ujang, dinilai tak menjalankan istruksi Jokowi soal belanja anggaran Kemenkes.

Bahkan, Jokowi menyebut bahwa belanja sektor kesehatan baru 1,53 persen dari Rp 75 triliun.

2. Menteri Sosial Juliari Batubara

Menteri Sosial Juliari Batubara
Menteri Sosial Juliari Batubara (Tribunnews.com/Mafani Fidesya Hutauruk)

Berdasarkan pendapat Ujang, Mensos Juliari juga layak diganti. 

Juliari dianggap tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan Jokowi diketahui memang menyoroti soal lambannya penyaluran bansos.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (ekstraordinary)," kata Jokowi dalam Ratas 19 Mei 2020 sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.

Baca: Presiden Jokowi Disarankan Jangan Ragu Evaluasi dan Lakukan Reshuffle Kabinet

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved