Minggu, 5 Oktober 2025

Kinerja Menteri Jokowi

Di Balik Video Marahnya Jokowi yang Diunggah Setelah 10 Hari, Ada Persiapan Reshuffle?

Video Presiden Joko Widodo (Jokowi) Marah ke para menteri pada Sidang Kabinet Paripurna menjadi tanda tanya publik.

YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020). 

"Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan, nggak ada," tegas Jokowi.

Dalam pidatonya itu, Jokowi seakan tak bisa menutupi rasa kecewanya kepada para menteri.

Nada bicara Jokowi pun beberapa kali sempat meninggi.

Baca: Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle, Politikus PAN: Presiden Merasakan Ada yang Tidak Beres di Kabinet

Dia menilai, saat ini masih banyak para menteri yang bekerja biasa-biasa saja di masa krisis seperti sekarang ini.

"Jangan biasa-biasa saja, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali," ujar Jokowi.

Menurut dia, di masa krisis seperti sekarang ini, dibutuhkan kerja keras yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

"Ini kerjanya memang harus extraordinary, perasaan ini tolong sama."

"Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita suasananya adalah harus suasana krisis."

"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap semua ini kenormalan, apa-apaan ini," tegasnya.

Jokowi meminta agar para menteri tidak memakai hal yang standar dalam suasana krisis ini.

Bahkan, Jokowi siap jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan untuk menangani krisis yang terjadi.

Baca: Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Ancam Copot Menteri yang Lelet Tangani Dampak Pandemi Corona

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan Perppu lagi di masa pandemi ini.

"Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatkan Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup."

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata dia.

Jokowi menekankan, dalam mengatasi krisis ini, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved