Ngaku Loyal ke Jokowi, Erick Thohir: Saya Tidak Takut Diancam-ancam
Sejak dipercaya memimpin Kementerian BUMN, Erick juga terus bergerak dan melakukan langkah strategis di tubuh kementeriannya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengaku kerap berkonsultasi dengan kementerian terkait saat memilih jajaran direksi di perusahaan pelat merah.
Erick pun mencontohkan, dalam memilih direksi BUMN Karya, dia harus berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Kita melibatkan menteri terkait (dalam pemilihan direksi BUMN), karena tidak mungkin (direksi) BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan Menteri PUPR,” ujar Erick dalam acara Ngopi Yuk, Kamis (18/6/2020).
Selanjutnya, dalam pemilihan direksi BUMN Erick juga mendengar masukan dari pihak swasta.
“Saya mendengar pasar. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar,” kata Erick.
-
Baca: Seorang Pasien Wanita di Aceh Lapor ke Polisi, Keberatan Diminta Buka Celana Saat Periksa di Dokter
Mantan bos Inter Milan itu pun mengaku tak takut jika mendapat ancaman dalam pemilihan atau pencopotan direksi BUMN.
“Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas ke Presiden. Kedua, kita membangun sistem transparan untuk kita bisa 5 tahun lagi BUMN berubah,” ucap dia.
Rumor Tak Sedap
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade angkat bicara terkait kritikan Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu terhadap Menteri BUMN, Erick Thohir karena utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, Andre menduga kritikan Adian dengan persoalan jatah kursi Komisaris BUMN.
"Di komisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah," kata Andre, Minggu (14/6/2020).
Andre menyebut substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat.
"Tidak tepat membandingkan utang BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp3.500 triliun," kata Andre.
Menurut dia, tidak apple to apple, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB.
"Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi di periode 2016-2018 bukan era sekarang," katanya.