Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Pemerintah Sudah 80 Persen Lebih
Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid-19 sudah lebih dari 80 persen.
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid-19 sudah lebih dari 80 persen.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
"Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, 80-100 persen, didukung kerja sama yang baik dengan pemda dan pusat perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran," kata Muhadjir.
Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa menurut Muhadjir telah diberikan kepada 73.184 desa atau sekitar 97,64 persen.
Baca: Militer Selandia Baru Dikerahkan untuk Awasi Fasilitas Karantina
Dari jumlah tersebut sebanyak 63.657 (90 persen) desa yang telah menyalurkannya ke masyarakat.
"Intinya masih perlu ada langkah agresif agar bagaimana target dari BLT desa ini bisa mencapai 100 persen dan tentunya kerja sama yang baik dan kompak selama ini antara Kemendagri dan Kemendes akan bisa mempercepat sesuai target yang diharapkan," kata Muhadjir.
Baca: Resmikan 4 Stasiun Terpadu, Anies Baswedan Tegaskan Pemerintah Pusat dan Daerah Bisa Kerja Sama
Terutama menurut dia bagi daerah daerah pelosok yang tidak memiliki pos dan bank.
Bantuan harus diantarkan langsung.
"Wilayah yang remote dan sulit, di sana tidak ada bank himbara dan tidak ada pos sehingga harus diantar dengan perjalanan yang sulit. Pak Mensos dan Mendes sudah sepakat bahwa wilayah ini diberikan tidak secara bertahap tapi sekaligus semuanya," katanya.
11 Kabupaten di Papua dan NTT Belum Terima BLT Dana Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota di Indonesia belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Abdul Halim Iskandar menyebut 11 kabupaten/kota tersebut berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Ada 11 kabupaten yang penyalurannya 0 persen, ini terbesar ada di Papua, Papua Barat, dan NTT," kata Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020).
Baca: VIRAL Jenazah PDP Covid-19 di Surabaya Tanpa Kain Kafan dan Hanya Pakai Popok, Ini Penjelasan RS
Abdul Halim Iskandar pun menjelaskan dua kemungkinan masalah yang membuat 11 kabupaten tersebut belum menerima BLT Dana Desa.