PKS: Hentikan Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Ibu Kota Negara, Rakyat Sedang Susah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membebaskan lahan untuk lokasi pembangunan bendungan Ibu Kota Negara (IKN) mendapat kritik dari Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu.

Anggota DPR fraksi PKS itu mendesak pemerintah untuk menghentikan karena rakyat sedang susah.

"Setop, kehidupan rakyat sedang susah ekonominya karena pandemi Corona. Empatilah pada rakyat," kata Syaikhu melalui keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/6/2020).

Syaikhu merasa heran dengan kebijakan pemerintah karena di tengah wabah Covid-19 seharusnya pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

"Saya sungguh heran. Kebijakan pemerintah sering tak berbanding lurus dengan kondisi rakyat saat ini," ujar Syaikhu.

Seperti diketahui, pemerintah akan membebaskan lahan untuk membuat bendungan di IKN.

Lokasinya di Sepaku-Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bendungan dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN yang baru.

Baca: Mundur dari Duel Kontra Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov Kini Ingin Lawan Justin Gaethje

Sejumlah wilayah yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektare.

Terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektare.

Kepala Desa Tengin Baru Ahmad Mauladin mengungkapkan, dia mendapatkan surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan bahwa tahapannya dimulai bulan Juni 2020.

Padahal, bulan April 2020 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdampak pada penundaan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi.