Ingin Ekonomi di Pedasaan Tetap Berjalan, Jusuf Kalla Sarankan Pemerintah Beri BLT daripada Sembako

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla mengatakan, penanganan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang menurun.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Tak hanya itu, kondisi ini juga berdampak pada bertambahnya pengangguran di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, pemerintah harus berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Satu di antara yang harus dilakukan, lanjut dia adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Hal itu diungkapkan Jusuf Kalla dalam sebuah tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOne News, Rabu (20/5/2020).

"Ya memang akibat mereka tidak bekerja banyak masyarakat kita, apalagi masyarakat yang tidak punya tabungan yang tidak mampu."

"Maka sesuai dengan aturan diberikan bantuan sosial BLT kepada masyarakat kita," ujar Jusuf Kalla.

Menurut dia, pemberian BLT kepada warga yang membutuhkan lebih tepat dibandingkan dengan pemberian sembako.

Jusuf Kalla mengatakan, dengan pemberian BLT, dapat membuat ekonomi di pedasan tetap berjalan.

Baca: Jusuf Kalla: Ekonomi dan Krisis Kesehatan Tidak Mungkin Diatur Bersamaan

"Lebih baik BLT dikasih masyarakat agar ekonomi kita berjalan di tempatnya, di pedesaan, di kampung," ungkap Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Jusuf Kalla mengatakan, pemberian paket sembako yang didatangkan dari Jakarta hanya akan membuat perekonian berjalan di satu tempat saja.

Selain itu, kata dia, pemberian paket sembako hanya akan menguntungkkan pihak-pihak tertentu saja.

"Tapi kalau diberikan uang (BLT) dia beli pisang, beli beras, dia beli gula merah di kampungnya semua ekonomi di tempat itu bergerak," ungkap Jusuf Kalla.

"Tapi kalau diberikan paket yang dapat keuntungan yang ngurus paket saja," imbuhnya.

Jusuf Kalla Berharap Pemerintah Tegas

Jusuf Kalla mengatakan perlu adanya ketegasan agar masyarakat patuh dengan anjuran protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Diketahui, beberapa waktu belakangan, media sosial dihebohkan dengan berbagai video maraknya kerumunan yang terjadi di berbagai tempat.

Padahal salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan melarang warga berkumpul atau berkerumun.

Lantaran hal itu, menurut Jusuf Kalla, pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan, agar pemerintah membuat kebijakan yang berlaku serentak.

"Ketegasan dan kebijakan-kebijakan yang sinkron, jangan kebijakan yang satu tidak sinkron dengan kebijakan yang lain."

"Sehingga masyarakat menilainya sudah dibuka ini atau dilonggarkan itu pandangan masyarakat," kata Jusuf Kalla.

Baca: Jusuf Kalla Tanggapi Soal Herd Immunity untuk Atasi Corona, Sebut Korbannya Banyak: Jangan Coba-coba

Menurut dia, karena hal itulah, sejumlah masyarakat tidak disiplin karena menganggap pemerintah telah memberi kebebasan dan kelonggaran.

"Karena banyaknya statement-statement dari berbagai unsur yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan apa yang digariskan dengan Bapak Presiden," tegas Jusuf Kalla.

Selain itu, JK juga menjelaskan, ada tiga hak yang perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi virus corona.

Baca: Jusuf Kalla: Indonesia Harus Punya Kontribusi Saintis Untuk Pengobatan Covid-19

Pertama, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat, tapi kesadaran masyarakat harus disertai dengan sanksi dari pemerintah.

"Tanpa sanksi kesadaran itu tidak akan dijalankan oleh masyarakat sehingga kesadaran perlu ada sanksi yang jelas."

"Kalau PSBB kan itu harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, kegiatan-kegiatan dikurangi, hanya ada beberapa kegiatan yang boleh."

"Tapi kenyataannya kan karena sanksi tidak jelas maka tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, karena itu dipertegas lagi," ungkap Jusuf Kalla.

Baca: Jokowi Minta Masyarakat Berdamai dengan Covid-19, Apa Komentar Jusuf Kalla?

Kedua, menurut Jusuf Kalla tetap menjalankan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan cara intervensi.

"Untuk membasmi atau mematikan virus ini, menahan jalannya dengan cara intervensi, tanpa itu maka akan leluasa sekali virus ini kemana-mana."

"Kita harus menahan dengan intervensi dan upaya-upaya ini telah berjalan walaupun butuh lebih maksimal lagi," paparnya.

Ketiga, upaya pengobatan. Menurut dia, upaya pengobatan menjadi upaya terakhir dalam penanganan virus corona.

"Kalau sudah terkena baru ke upaya pengobatan, karena pengobatan saja tidak mencegah virus yang ada."

"Jadi itu harus dipahami bahwa upaya kesehatan itu upaya terakhir untuk orang sembuh, upaya pertama pencegahan," tegasnya.

Simak video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)