Menko PMK Minta Penyaluran BLT Dana Desa Dipercepat dan Bebas dari Penyelewengan
Muhadjir meminta agar penyaluran bansos berlangsung baik dan menghindari penyelewengan (moral hazard) di lapangan saat pembagian.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat dipercepat.
Muhadjir meminta agar penyaluran bansos berlangsung baik dan menghindari penyelewengan (moral hazard) di lapangan saat pembagian.
Baca: 24 Pasien Positif Virus Corona Asal Ponpes Temboro Magetan Dinyatakan Sembuh
"Waspadai juga terjadi moral hazard di lapangan saat penyaluran BLT Desa," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk percepatan penyaluran dana desa.
"Di antaranya, menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional untuk memantau dan melaporkan secara rutin proses percepatan penyaluran tersebut," tutur Abdul Halim.
Baca: Perawat yang Hamil Meninggal Dunia karena Covid-19, Jokowi Ungkap Duka Cita
Seperti diketahui, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa akan memperoleh uang sebesar Rp 600 ribu setiap bulan selama tiga bulan, dimulai sejak April 2020.
Saat ini, BLT Dana Desa sudah tersalur di 12.829 desa atau 24 persen dari total jumlah desa target.
Dana desa telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebesar Rp 20,8 triliun untuk 53.156 desa.
