Menko PMK: Mencari Data Orang Miskin Teryata Tidak Mudah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pendataan terkait penyaluran bansos teryata sulit.

Terutama, mendata orang miskin.

Maka dari itu, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa (Kemendes) masih terus memperbarui data pemerima bansos.

Hal itu disampaikan Muhadjir Effendy usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi melalui disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).

Baca: Polisi Akan Pemeriksa Andre Taulany dan Rina Nose Soal Celotehan Marga Latuconsina

"Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah. Jadi sekarang ini bukan hanya soal, sebetulnya kalau mencarikan dananya mudah tetapi untuk mendata orang miskin yang sesuai apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat seperti yang selama ini sudah dilakukan itu juga tidak mudah," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, pengumpulan data orang miskin butuh waktu sehingga dirinya meminta pemakluman dari masyarakat.

Baca: 3.066 WNI dari Luar Negeri Masih Jalani Karantina

Selain itu, Ia berbicara soal pengumpulan data yang harus teliti sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Disamping itu, pendataannya harus dilakukan secara cepat.

Hal tersebut sesuai instruksi Presiden Jokowi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa menerimanya.

"Jadi memang harus perlu kesabaran, perlu waktu, tapi satu sisi juga memang harus cepat seperti yang diinstruksikan Bapak Presiden. Jadi antara sabar, hati-hati, tapi juga cepat. Ini memang tidak mudah. Dua hal yang kadang-kadang paradoks," ucap Muhadjir.

Baca: PSBR di Maluku Tengah, Masyarakat Rohomoni Kembali ke Tradisi Menebang Sagu

"Kalau kita mau cepat biasanya ya sembrono. Tapi kalau kita mau hati-hati ya harus pelan. Jadi itu dua hal yang dikompromikan yang selama ini paradoks antara efisien dan efektif, karena itu mohon dimaklumi tapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden target kita dalam menjelang Lebaran ataupun juga awal Lebaran itu nanti dana dari Kemensos maupun Kemendes akan bisa tersalurkan," jelasnya.

Jokowi Minta Transparansi Penyelesaian Data Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masih ada data yang tidak sinkron terkait warga penerima bantuan sosial (bansos) saat pandemi corona (Covid-19).

Presiden meminta agar temuan tersebut diselesaikan agar masyarakat segera mendapat bantuan.

Hal itu disampakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa' yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).

"Memang ini ada data yang tidak sinkron. Saya minta ini agar segera diselesaikan, agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan," kata Jokowi. 

Baca: Lima Perusahaan Minyak Diduga Terlibat Kartel Harga BBM, KPPU Mengaku Kantongi Satu Alat Bukti

Selain itu, Jokowi meminta mekanisme bansos dibuat lebih terbuka dan transparan kedepannya.

Tentunya, dengan melibatkan RT dan RW untuk mendata pembagian bansos tersebut.

Baca: Doni Monardo Tanggapi Maraknya Tagar #IndonesiaTerserah di Medsos, Begini Pesannya ke Tenaga Medis

"Libatkan, saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan," ucap Jokowi.

Kepala Negara pun berharap, permasalan terkait bansos bisa segera selesai. Sehingga, masyarakat yang terdampak benar-benar bisa merasakan bansos dari pemerintah.

"Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik itu yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, bansos tunai, saya kira itu ditunggu oleh masyarakat," jelas Jokowi.