Rencana Pemerintah Datangkan 500 TKA Asal China Bertolak Belakang dengan Kebijakan Larangan Mudik
Upaya mendatangkan TKA bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah melarang warga untuk mudik sebagai langkah menanggulangi pandemi virus corona
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel Sulawesi Tenggara menimbulkan polemik.
Hal tersebut karena upaya mendatangkan TKA bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah melarang warga untuk mudik sebagai langkah menanggulangi pandemi virus corona atau Covid-19.
"Tujuan melarang merayakan lebaran di kampung halaman memang agar wabah virus ini cepat selesai. Tetapi tiba-tiba pemerintah membolehkan TKA asal China masuk Indonesia, padahal virus itu berasal dari Wuhan, China," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto, dalam diskusi virtual, Senin (4/5/2020).
Baca: Respons Wishnutama Sikapi Menurunnya Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara Akibat Corona
Untuk itu, dia meminta pemerintah membatalkan kebijakan mendatangkan TKA.
Selain kontraproduktif, keinginan pemerintah bertentangan dengan prinsip keadilan dan mencederai hati rakyat.
Pada saat ini, dia melihat, banyak tenaga kerja lokal yang dirumahkan akibat dampak dari Covid-19.
Selain itu, tradisi mudik umat Islam pun kini ditiadakan.
Baca: 80.192 Warga DKI Jakarta Telah Ikut Rapid Test Corona, Hasilnya 77.136 Orang Dinyatakan Negatif
"Saya mengingatkan pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut agar tidak menyakiti hati rakyat," kata Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Untuk diketahui, Walikota Kendari Sulawesi Tenggara, Sulkarnain Kadir menolak kedatangan 500 TKA asal China.
Sebagai langkah penolakan tersebut, dia menutup akses bagi WNA yang biasanya transit di Kendari.
"Dengan kewenangan saya, saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Silahkan kalau mereka mau masuk wilayah lain, yang penting kan tanggung jawab saya menjaga masyarakat kota Kendari," katanya.
Baca: Pandemi Corona, KBRI Imbau TKI di Malaysia Tak Pulang Kampung: Pemerintah Jamin Kebutuhan Pokok
Menanggapi penolakan itu, Staf Khusus Wakil Presiden Ikhsan Abdullah memahami penolakan Pemerintah Daerah Kendari terhadap kedatangan 500 TKA asal China.
"Tetapi dengan sebagai macam keadaan yang berubah. Saya kira bisa dimaklumi juga kalau usulan dari wali kota ini sangat logis. Harusnya ditutup saja," kata Ikhsan, Sabtu, (2/5/2020).
Menurutnya penolakan kedatangan TKA tersebut, karena adanya darurat Corona. Masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
