Surat Staf Milenial Jokowi kepada Camat Dinilai Maladministrasi, Pengamat: Niat Baik Saja Tak Cukup
Viralnya surat stafsus milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia menuai polemik.
lihat foto
"Harusnya perbuatan baik, niat baik, disertai dengan tidak melanggar hukum," ungkapnya.
Menurut Agus, pejabat negara akan diperhatikan dalam dua aspek.
"Satu ialah kepentingan publik pada kebajikan, kedua pejabat publik harus taat pada hukum," ujarnya.
Jokowi dinilai perlu untuk memberikan penindakan untuk menghindari kejadian lain.
"Ini presiden perlu memberikan tindakan, karena ini bisa memancing pejabat publik lain," ungkapnya.
Menurut Agus, Jokowi dapat memberikan peringatan bahkan mencopot.
"Kalau hukum adminastrasi biasanya diperingatkan dulu sebelum diberhentikan."
"Tapi kalau dianggap mempermalukan presiden bisa juga nanti diganti," ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menilai pejabat negara sebaiknya tidak lagi berkecimpung di perusahaan.
"Undang-undang Pejabat Negara sudah mengatur, ini ada indikasi konflik kepentingan," ungkapnya.
Baca: Data Terbaru Kasus Virus Corona di 34 Provinsi Indonesia 14 Maret 2020
Pendapat Ombudsman
Sementara itu. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan para staf khusus milenial.
Hal ini dikarenakan para staf tersebut dianggap kerap melakukan blunder.
"Hal ini wajib menjadi perhatian presiden untuk mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan, kompetensi dari staf khusus yang selama ini dibangga-banggakan presiden sebagai milenial tapi ternyata beberapa kali mereka sudah melakukan blunder yang cukup serius," kata Alvin dilansir Kompas.com, Selasa (14/4/2020).
Menurut Alvin, Jokowi harus meninjau urgensi keberadaan staf khusus presiden.
