Virus Corona
Jokowi Segera Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19
Pemerintah sudah menyiapkan program bantuan jaring pengaman sosial (social safety net) yang akan disalurkan ke masyarakat terdampak.
lihat foto
"Saya sarankan dua langkah kebijakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan langsung oleh pemerintah pusat kepada korban PHK, dibandingkan pelatihan online," ujar Bhima.
Selain BLT, para korban PHK ini juga masuk dalam kategori rentan miskin karena apa yang baru saja mereka alami, sehingga perlu diberikan bantuan seperti sembako.
"Kedua, bantuan sembako bukan saja pada kalangan miskin tapi juga rentan miskin," jelas Bhima.
Bantuan sembako ini dianggap cukup efektif di tengah sistem pembatasan interaksi fisik maupun sosial (physical dan social distancing) yang diterapkan pemerintah demi mencegah penyebaran corona. Terlebih saat ini pemerintah juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah baru.
"Kadang uangnya diberikan, tapi banyak warung tutup sehingga perlu ada bantuan sembako kepada korban PHK," kata Bhima.
Bhima Yudhistira menilai pemerintah 'gagap' dalam menangani bencana ekonomi ini.Terlebih pada awalnya Kartu Pra Kerja ini disiapkan bagi pengangguran untuk meningkatkan skill mereka.
"Terkait dengan kartu pra kerja, belum siap sama sekali, ya bisa dibilang gagap," ujar Bhima.
Menurut Bhima, kendala saat ini adalah terkait pendataan terhadap mereka yang berhak menerima kartu ini.
Pasca melesunya sektor bisnis tanah air setelah dilanda corona, karyawan yang terpaksa harus mengalami PHK meningkat secara signifikan.
"Pendataan kartu pra kerja masih berantakan dan sama sekali kurang efektif. Pendapatan pekerja informal turun tajam, dan gelombang PHK meningkat pesat," jelas Bhima.
Ia pun melihat saat ini yang dibutuhkan para korban PHK ini bukan merupakan Kartu Pra Kerja, melainkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai yang juga digunakan pemerintah sebagai salah satu solusi penanganan corona.
Karena ada kebutuhan darurat yang tentunya harus mereka penuhi sehari-hari, seperti kebutuhan pokok hingga membayar cicilan (kredit).
"Sementara yang dibutuhkan oleh korban PHK adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT/ cash transfer), untuk penuhi kebutuhan pokok dan membayar cicilan kredit," kata Bhima.
Sementara Kartu Pra Kerja yang ditawarkan pemerintah, pada dasarnya difokuskan untuk melakukan pelatihan peningkatan keterampilan secara online. Hal ini pun ia anggap kurang tepat untuk kondisi yang dialami para korban PHK.
"Sedangkan model pelatihan online pra kerja kurang tepat disaat pandemi, ini bukan waktunya untuk meningkatkan skill korban PHK," tegas Bhima.
