Anies Disebut Terlalu Cepat Bikin Kebijakan soal Corona, DPRD Gerindra: Agar Tak Panik saat Lockdown

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap terlalu cepat dalam mengambil kebijakan terkait penyebaran virus corona di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik menganggap kebijakan Anies sudah tepat.

Taufik juga menyebut kalau sampai nanti langkah lockdown dilakukan, maka masyarakat sudah tidak kaget dan mudah menyesuikan diri.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Taufik dalam tayangan SAPA INDONESIA MALAM, kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (15/3/2020).

Meski dinilai berbagai pihak terlalu cepat, kebijakan Anies sudah tepat di mata Taufik demi menghambat penyebaran Covid-19.

"Saya kira iya (sudah tepat), langkah yang dilakukan oleh Pak Anies menurut saya langkah yang tepat untuk menghambat penyebaran," ujar Taufik.

Taufik kemudian membeberkan beberapa kebijakan Anies yang menurutnya sudah tepat dan bukan terlalu cepat itu.

Baca: BREAKING NEWS Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tentang Kebijakan Terkait Covid-19: Harus Dibicarakan

Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Tegaskan Pemerintah Daerah Tak Bisa Lockdown Tanpa Keputusan dari Pusat

Misalnya meliburkan sekolah hingga meniadakan sistem ganjil genap agar masyarakat bisa pergi dengan kendaraan pribadi lebih mudah.

"Yang kedua, kan beberapa kegiatan diliburkan, sekolah diliburkan, kemudian tempat hiburan milik DKI ditutup, kemudian ganjil genap ditiadakan, car free day ditiadakan," terang Taufik.

Bagi Taufik, langkah yang diambil Anies itu sudah tepat, apalagi jika nanti harus diberlakukan lockdown atau karantina skala besar.

Dengan diberlakukan kebijakan pembatasan sejak dini, Taufik menyebut masyarakat nantinya tidak akan terkejut atau panik ketika diberlakukan lockdown.

"Saya kira ini langkah yang tepat, sebelum situasinya kalau memang harus di-lockdown," kata Taufik.

"Tapi kan memang secara parsial dilakukan, sambil edukasinya juga jalan terhadap masyarakat."

"Jangan nanti ketika tutup semua, terus masyarakat panik juga, itu bahaya juga," imbuhnya.

Meski beberapa pihak menganggap kebijakan lockdown punya banyak dampak negatif, Taufik lebih setuju untuk dilaksanakan demi melindungi warga.

Baginya, sudah kewajiban bagi pemerintah untuk mengutamakan keselamatan warganya.

"Tergantung, kita mau berpikir apa, mau melindungi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, negara itu wajib hukumnya melindungi masyarakat atas segala hal," paparnya.

Berikut video lengkapnya:

Jokowi belum terpikir untuk lockdown

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan lockdown tak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah.

Jokowi menyebut kebijakan lockdown hanya akan terjadi jika pemerintah pusat sudah memutuskan.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers menanggapi wabah virus corona di Indonesia, kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020).

Jokowi menyebut pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan tidak membuat kebijakan secara mandiri tanpa ditelaah dampaknya.

Ia mengkhawatirkan jika ada daerah yang membuat kebijakan sendiri tanpa memikirkan dampaknya maka bisa memperburuk keadaan.

"Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," terang Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung soal kebijakan lockdown yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah.

Lockdown hanya akan terjadi kalau pemerintah pusat sudah memutuskan demikian.

"Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Baca: Daftar Kematian Tertinggi di Negara Eropa Karena Corona, 368 Orang Meninggal dalam Sehari di Italia

Baca: Beroperasi Normal, Kantor Pelayanan SIM Polda Metro Jaya Disemprotkan Disinfektan Setiap Hari

Jokowi menyebut pemerintah pusat hingga saat ini belum ada rencana untuk lockdown.

"Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi menjelaskan masyarakat lebih baik melakukan tindakan pencegahan seperti yang sudah disosialisasikan.

Misalnya dengan mengurangi kegiatan di luar dan menghindari keramaian.

"Sekarang ini yang paling penting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak," imbau.

"Dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19," tambahnya.

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)