Mahfud MD Sebut Tidak Ada Tambahan Personel Keamanan di Tembagapura Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan menambah personel keamanan di Tembagapura, Papua.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD setelah dirinya melakukan rapat tingkat menteri membahas situasi kemanan di Papua.

Seperti diketahui keamanan di Tembagapura bergejolak pasca-teror yang dilakukan kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.

Hal tersebut menyebabkan hampir seribu warganya mengungsi ke Timika.

Baca: Mahfud MD Dinilai Terlalu Campuri Semua Urusan, Wartawan Senior Ilham Bintang: Suka Cari Panggung

Mahfud MD mengatakan personel yang ada sekarang akan menyelesaikan persoalan keamanan di Tembagapura sesuai dengan prosedur yang ada.

"Tidak (ada penambahan pasukan). Tadi rapat menyatakan cukup," kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Selain itu, Mahfud mengatakan rapat tersebut juga membahas terkait dengan pengamanan PON XX di Papua dan penyelenggaraan Pilkada serentak di sana.

Baca: Mahfud MD Pimpin Rapat Soal Evaluasi Penanganan Papua serta Persiapan PON XX dan MTQ ke VIII

"Tadi rapat untuk itu. Menjamin keamanan PON, menjamin keamanan Pilkada dan seterusnya. Sudah," kata Mahfud MD.

Ketika ditanya terkait dengan keamanan operasional PT Freeport, Mahfud mengatakan belum berbicara dengan Direktur PT Freeport.

"Tidak tahu. Saya belum bicara dengan direktur Freeport ya. Dia yang tahu kalau itu," kata Mahfud MD.

5.000 Personel Polri Masih Mampu Amankan Papua

Mabes Polri dalam waktu dekat ini belum akan menambah pasukan untuk mengamankan Papua dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap membuat resah masyarakat di Bumi Cenderawasih.

"‎Sampai hari ini tetap 5.000 personel masih dengan kekuatan yang sama untuk mengamankan Papua," ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra, di Bareskrim Mabes Polri, Senin (9/3/2020).

Baca: Ribuan Orang Keluar dari Tembagapura Akibat Ulah KKB, Kapolda Papua Siap Ambil Langkah Tegas

Dikonfirmasi apakah Polri akan melakukan evaluasi pengamanan dan mempertebal pasukan di Papua, Asep menjawab sementara ini hal itu tidak diperlukan.

Polri, kata Asep akan memaksimalkan personel yang ada.

Hanya saya metode dan cara-cara pengamanan akan lebih dimaksimalkan.

"Kami maksimalkan apa yang selama ini tersedia dengan metode dan cara-cara yang lebih ditingkatkan untuk menjamin keamanan," tuturnya.

Asep juga membantah status Papua sempat siaga satu akibat KKB yang berbuat onar beberapa waktu lalu hingga mengakibatkan gugurnya anggota Brimob.

"Sampai hari ini situasi normal kembali, masyarakat beraktivitas biasa. Namun TNI dan Polri terus waspada berikan jaminan keamanan. Pemerintah konsen memberikan rasa aman," tambahnya.

‎Diketahui ribuan warga sejak Jumat (6/3/2020) hingga hari ini, Senin (9/3/2020) memilih mengungsi meninggalkan Distrik Tembagapura ke Timika.

Dari beragam kampung di Distrik Tembagapura, mereka berkumpul di Halaman Gereja Rehobot, Kab Mimika untuk didata kemudian diantar ke rumah sanak saudara.

Jika situasi sudah kembali aman, mereka bakal dikembalikan lagi ke kampung halaman di Tembagapura.

Baca: Sempat Ada Gangguan dari KKB, Mabes Polri Pastikan Situasi di Papua Sudah Terkendali

Warga memilih mengungsi lantaran khawatir menjadi korban penembakan dari KKB.

Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau berjanji bakal melakukan tindakan tegas dan terukur pada KKB karena selain warga, sudah banyak pula anggota Polri dan TNI yang menjadi korban penembakan.

Instruksi Mendagri Tito Karnavian

 Kehadiran kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, membuat warganya ketakutan dan harus dievakuasi ke Kota Timika.

Merespon hal tersebut, Menteri dalam negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Satu di antaranya agar Pemda memberikan bantuan kepada para pengungsi yang ada di Timika.

"Untuk mereka-mereka yang sekarang mengungsi di Timika, agar diberikan bantuan makan, tempat tinggal yang baik,"ujar Mendagri, Senin (9/3/2020) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.

Menurutnya, kehadiran KKB berkaitan dengan masalah keamanan.

Oleh karena itu, ia meminta Pemda melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat papua.

"Kalau ada sesuatu yang disampaikan, sampaikan lewat pemerintah setempat lewat mekanisme yang ada," ujar Menteri Tito.

Tujuannya agar meredam kelompok-kelompok tersebut tidak melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekerasan, pelanggaran hukum, seperti pembunuhan dan lain-lain. pasti juga akan ditindak tegas itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 258 warga dari Kampung Banti 1, Banti 2, dan Opitawak, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, dievakuasi ke Kota Timika sejak Jumat (6/3/2020).

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, warga sekitar Utikini dan Opitawak, Distrik Tembagapura, diungsikan karena takut pada aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

"Warga minta untuk diungsikan akibat meningkatnya insiden penembakan yang dilakukan KKB di sekitar Distrik Tembagapura," kata Irjen Waterpauw, Jumat (6/3/2020) malam.

Diterangkan, warga yang diungsikan ke Timika sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

Kapolda Papua: KKB akan kami tangani

Setidaknya 1.572 warga pergi meninggalkan Distrik Tembagapura ke Timika agar terhindar dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Berdasarkan data dari Polda Papua, pada Jumat (6/3/2020) ada 258 jiwa terdiri dari 122 dewasa dan 136 anak-anak yang keluar dari Desa Waa Banti, Tembagapura.

Baca: Kapolda Papua Temui 917 Pengungsi Akibat Gangguan KKB di Tembagapura Mimika

Sabtu (7/3/2020) sebanyak 702 jiwa warga Desa Kimbeli dan Kali Kabur terdiri dari 536 dewasa dan 166 anak-anak keluar dari Tembagapura.

Minggu (8/3/2020), 612 jiwa warga Desa Banti dan sekitarnya juga pergi keluar dari Tembagapura.‎

Dan hari ini, Senin (9/3/2020) masih ada warga yang pergi dari Tembagapura menuju Timika.

Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan sebagai aparat keamanan yang bertanggung jawab pada keselamatan ‎masyarakat.

Pihaknya sungguh-sungguh akan menindak tegas KKB yang jelas-jelas telah menganggu ketenangan warga Papua.

"Kami minta izin dan doa untuk menghadapi mereka (KKB).‎ Biarlah kami yang tangani untuk kelompok KKB tidak lagi menganggu masyarakat," tuturnya di Halaman Gereja Rehobot, Kab Mimika, Senin (9/3/2020).

Baca: Diteror KKB, 900 Warga Tembagapura Dievakuasi ke Timika

Mantan Kapolda Sumut ini mengaku tidak segan melakukan tindakan tegas dan terukur pada KKB karena selain warga, sudah banyak pula anggota Polri dan TNI yang menjadi korban penembakan KKB.

"‎Kita akan lakukan tindakan tegas terukur karena mereka menggunakan senjata api. Sudah banyak anggota kami dan masyarakat juga jadi korban. Kepolisian bersama TNI, Pemda dan para tokoh akan berusaha menyelesaikan kasus ini dengan baik," tambahnya.