Senin, 6 Oktober 2025

Rocky Gerung Tertawa Ledek Omnibus Law Garapan Jokowi, Yakin Bung Karno Pasti akan Maki-maki Istana

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Omnibus Law rancangan pemerintah saat ini penuh celah yang merugikan kepentingan masyarakat banyak

Editor: Tiffany Marantika Dewi
Tangkapan Layar YouTube realita TV
Rocky Gerung terkekeh 

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini pemerintah mendapat banyak kritikan atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kepentingan buruh dan masyarakat banyak.

RUU Cipta Kerja dinilai lebih condong memprioritaskan kepentingan investor asing.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung setuju dan menyebut RUU Cipta Kerja sebagai alat pemerintah untuk memperlancar jalan investor asing.

Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Tuntutan mereka meminta RUU Omnibus Law dibatalkan jika merugikan kelompok buruh mereka pun kecewa karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draftnya. Tribunnews/Jeprima
Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Tuntutan mereka meminta RUU Omnibus Law dibatalkan jika merugikan kelompok buruh mereka pun kecewa karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draftnya. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

 

Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (6/3/2020), awalnya Rocky Gerung menyoroti pembahasan undang-undang yang dilakukan secara tertutup.

Rocky Gerung menyebut hal tersebut sama saja memberi sinyal bahwa pemerintah memang sedang merencanakan niat buruk dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam proses perancangannya.

"Undang-undang yang dibuat tertutup, publik tidak tahu, tiba-tiba muncul, itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan," katanya.

Ia lalu memaparkan sejumlah kejahatan yang akan lahir dari RUU Cipta Kerja, seperti penentuan upah, dan diabaikannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

"Kejahatan dalam hal ini adalah menghalangi buruh untuk ikut terlibat dalam penentuan upah, menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah AMDAL dilakukan atau tidak dilakukan," ujar Rocky Gerung.

"Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya, adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik, karena dilakukan secara gelap-gelap," lanjutnya.

Rocky Gerung tegas mengatakan produk hukum itu dibuat untuk menguntungkan investor asing.

Baca Selengkapnya >>>

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved