Draft Bocor Tersebar Luas, Rekomendasi Rakernas IKANU Kritik Keras Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Draft rekomendasi tersebut berisi tentang ajakan agar forum ini bisa menghasilkan hal-hal yang kongkrit untuk menyuarakan kritik.
TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Beredar luas di grup-grup Whats app draft Rekomendasi Rapat kerja nasional (Rakernas) Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama (IKANU) Mesir yang akan digelar pada 7-8 Maret 2020 di Cirebon, Jawa Barat.
Draft rekomendasi tersebut berisi tentang ajakan agar forum ini bisa menghasilkan hal-hal yang kongkrit untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Draft yang beredar isinya seperti ini:
DRAF REKOMENDASI PERTEMUAN IKANU 07-08 MARET 2020 DI HOTEL LUXTON CIREBON
1. IKANU menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Potensi kekayaan ini seharusnya disyukuri oleh segenap elemen bangsa dengan merancang pengembangan dan tata kelola yang berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila kelima, sehingga berdampak pada tingkat perbaikan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam perjalanannya sebagai bangsa, tak dipungkiri bahwa akar masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah kekuasaan oligarki, atau intoleransi ekonomi oleh segelitir orang yang berduit dengan penguasa atas nama pemerintah.
2. Melihat realita itu maka, IKANU berharap kepada orginasasi induk, dalam hal ini PBNU agar bersedia mengeluarkan fatwa yang tegas untuk melawaannya. Sebagai salah satu bentuk jihad agama, yaitu menjalankan amanah UUD 1945 dan mengisi kemerdekaan. Tidak perlu ada rasa takut melawan orang-orang pribumi sendiri, apalagi asing, yang kebetuluan memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Tidak perlu segan melawan pemerintah karena kita hanya setia pada bangsa dan negara. Sebab pemerintah terkadang hanya sebagai representasi asing atau wakil dari segelintir pribumi yang sudah tidak punya hati nurani.
3. IKANU menghimbau kepada seluruh elit pemerintah dan semua pihak terkait agar orientasi pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk tanggung jawab menjalankan amanat UUD 1945 maupun amanah agama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Karena kesejahteraan seluruh rakyat adalalah cita-cita inti dari kemerdekaan. Sementara kemiskinan adalah bentuk nyata dari belum keluarnya kita sebagai bangsa dari keterjajahan. Karena itu, ketimpangan ekonomi dan jarak yang membentang antara orang kaya dan miskin di negeri ini adalah kekerasan yang tidak bisa dibiarkan. Sayangnya, selama ini, kekerasan selalu saja ditarik pada agama. Padahal, kekerasan berupa kemiskinan ini bersumber dari keteledoran diri sendiri.
4. Dalam rangka mengentaskan keterpurukan itu, wacana intoleransi ekonomi dan kemandirian harus segera digarap dengan serius. Pelemahan ekonomi dan politik terhadap kelompok NU dan Nahdliyyin harus distop. Salah satunya dengan menggunakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang notabene sebagai “anak kandung NU”. Sungguh sangat miris melihat PKB yang hanya berhasil menggalang 11 juta pemilih, padahal warga Nahdliyyin sekitar 90 juta voters.
5. IKANU berharap Muktamar NU ke 34 di Lampung nanti diharapkan bisa menjadi ajang merumuskan grand design program ekonomi dan politik NU ke depan, serta kesempatan menentukan cara -cara melepaskan diri dari jebakan-jebakan kaum KAPITALIS-OLIGARKIS. Jika tidak, maka keterpurukan ekonomi dan politik NU, seperti yang sekarang dirasakan bersama, akan abadi selamanya
TTD Alfaqier Imam Jazuli
(Penanggung Jawab Rekomendasi )
Sebelumnya, Ketua IKANU Mesir, KH Faiz Syukron Makmun, mengatakan Rakernas akan menyoroti mitigasi bencana dan peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat.
Mitigasi bencana antara lain terkait dengan kesiapan pemerintah menghadapi wabah virus corona.
Menurut Gus Faiz, begitu akrab disapa, pemerintah semestinya memegang peran sentral dan vital dalam menghadapi masuknya virus corona ke Indonesia. Dia menilai pemerintah belum sepenuhnya siap.
Munculnya panic buying, menurut Gus Faiz, salah satu indikator kuat ketidaksiapan pemerintah menciptakan ketenangan dan menekan rasa panik publik di masyarakat.
Belajar dari pengalaman Singapura, kata dia, kebutuhan utama masyarakat seperti masker dan hand sanitizer (cairan pencuci tangan) dipenuhi langsung oleh pemerintah setempat.