Pemerintah Diminta Tegas Umumkan Indonesia Bersih dari Wabah Virus Corona

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pemerintah diminta tegas menyatakan Indonesia clear and clean dari wabah virus corona.

Menurut Anggota Komisi VIII Fraksi PKS, Ikhsan Qolbu Lubis, hal ini perlu diterapkan agar pemerintah Arab Saudi bijaksana menerima jamaah ‎umrah yang sementara ini dihentikan.

"Soal penghentian sementara umrah, kami harap Saudi arif. Indonesia perlu tegas menyatakan virus corona belum ada. Indonesia clear and clean jangan ada hoaks," tegasnya saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Mengukur Efek Virus Corona: Siapkah kita?" di Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

Lebih lanjut, Ikhsan Qolbu‎ juga menyoroti adanya analisis oleh Universitas di Eropa yang menyatakan Indonesia tidak mungkin tidak terpapar virus corona.

Dia merasa analisis itu harus dijawab dengan lugas oleh pemerintah, jangan hanya berasumsi‎.

"Harus dijawab oleh pemerintah bahwa memang kita clear and clean jangan hanya asumsi. Ini bentuk rahmat Tuhan sama bangsa kita. Indonesia jangan buat sikap yang membuat publik bingung," tambahnya.

Terpisah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada pasien penderita virus corona di Jakarta.

Hal ini disampaikan Dinas Kesehatan DKI merujuk pada hasil tes laboratorium Litbangkes Kementerian Kesehatan.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar lewat foto dari salah satu slide paparan Dinkes DKI tentang Kewaspadaan Corona Virus Disease 2019 di Jakarta.

Kepala Dinkes DKI Widyastuti menuturkan informasi yang diberitakan tidak secara benar dan utuh menjelaskan isi paparan.

"Pemeriksaan sampel di Litbangkes Kemenkes RI menunjukkan hasil negatif corona di DKI Jakartan' kata Widyastuti dalam keterangannya, Sabtu (29/2/2020).

Berdampak besar kepada kejiwaan jemaah

Selain berdampak pada kerugian finansial, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang melakukan penundaan sementara umrah sejak Kamis (27/2/2020) kemarin dinilai memberi dampak pula pada kejiawaan.

"‎Kalau saya hitung, kerugian terdampak dalam satu hari, 3 ribu jamaah bisa sekitar Rp 30 miliar. Ini bisa stress berat apalagi sudah hajatan, keluarga lepas sambil nangis. Ini kan berdampak besar pada kejiwaan," tutur Anggota Komisi VIII Fraksi PKS, Ikhsan Qolbu Lubis saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Mengukur Efek corona: Siapkah kita? " di Jl Wahid Hasyim, Jakpus‎‎, Sabtu (29/2/2020).

Baca: Kisah Jemaah Umrah Batal Berangkat karena Virus Corona, Ada yang Harus Kembali Lagi ke Indonesia

Ikhsan Qolbu merasa dampak kejiwaan harus dipikirkan.

Dia meminta para tokoh agama memberi penjelasan selama berniat umrah, batal berangkat pun sudah ‎mendapat pahala.

"Ada jamaah di kampung saya, lebih pilih tinggal ‎di Malaysia gak mau pulang ke Indonesia karena malu batal umrah. Ini perlu dijelaskan selama niat umrah, tidak jadi berangkat pahalanya sampai, Insyaallah," ungkapnya.

Baca: Virus Corona Ganggu Ekonomi, DJP Diminta Longgarkan Pajak Bagi UMKM

Terakhir, Iksan Qolbu meminta masyarakat memberi penguatan bukan lantas memberi tafsir lain atau dikaitan dengan klenik.

Dia menegaskan jika sudah ditakdirkan umrah, maka pada waktunya pasti akan umrah.

Menteri Agama diminta hati-hati bicara

Komisi VIII DPR RI Iskan Qolbi Lubis meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi hati-hati berbicara soal kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara umrah atau ziarah untuk semua negara, termasuk Indonesia menyusul mewabahnya virus corona hingga ke Timur Tengah demi kesehatan umat.

"‎Menag jangan beri statmen berlebihan. Ini sudah urusan luar negeri. Arab Saudi itu sensitif, biar Menlu (Menteri Luar Negeri) yang bicara," ucap Iskan Qolbi‎ saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Mengukur Efek Korona : Siapkah kita? ", di Jl Wahid Hasyim, Jakpus‎‎, Sabtu (29/2/2020).

Iskan Qolbi menilai untuk urusan komunikasi dengan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang punya kapasitas dan menjadi garda terdepan dalam urusan lobi.

Baca: Bertolak ke Surabaya, Presiden Joko Widodo Hadiri Pengukuhan Guru Besar KH Asep Saifuddin Chalim

Baca: Kemenlu Sebut 68 WNI Kru Kapal Diamond Princess Akan Tiba di Indonesia Minggu Besok

"‎Menag jangan asal ngomong, selama ini kan begitu, dia bahas yang cingkrang. Kalau urusan ini, saya minta Menlu yang bicara. Menlu sudah biasa diplomasi," tegasnya.

Terakhir Iskan Qolbi mengimbau pemerintah dalam waktu seminggu kedepan menjaga etika dengan memberikan waktu pemerintah Arab Saudi menyiapkan segala sesuatu ‎berkaitan dengan antisipasi penanganan virus corona.

Baca: Liverpool Diambang Gelar Juara Liga Inggris, Berikut Sepuluh Rekor Fantastis yang Bisa Dipecahkan

"Biarkan Arab Saudi menyiapkan peralatan kesehatan, tempat isolasi. Karena tidak mungkin juga Saudi selamanya ditutup. Seminggu ini jangan tekan saudi. Mereka melakukan itu karena menekan dampak corona. Bayangkan orang berputar setiap satu menit disana lebih dari 30 ribu. Kalau tertular kan tidak terbayangkan," tambahnya.

‎Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi pada Rabu waktu setempat mengumumkan penghentian sementara waktu jamaah umrah untuk masuk ke Arab Saudi. Ada 22 negara termasuk Indonesia yang jamaahnya ditangguhkan masuk.

Selain itu Arab Saudi juga menghentikan masuknya warga negara ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa wisata, yang datang dari negara yang terkena wabah virus corona merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait.

Aturan ini bersifat sementara dan masih terus dievaluasi oleh pemerintah Arab Saudi dengan melihat perkembangan yang ada.

Usaha travel umrah diperkirakan merugi Rp 2 triliun

Pemerintah Arab Saudi telah mengumuman penangguhan pelaksanaan umrah sementara waktu terkait penyebaran virus corona (Covid-19).

Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah corona virus atau COVID-19 yang belakangan meluas hingga ke Timur Tengah.

Kebijakan tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Joko Asmoro berdampak pada potensi penerimaan penjualan hingga mencapai Rp 2 triliun.

"Potensi penerimaan penjualan, dalam arti dalam 1 bulan hampir Rp 2 triliun. Karena harga umrah itu minimum 20 juta dan jamaah yang umrah sekitar 100.000 setiap bulannya," ujar Joko, Sabtu (29/2/2020).

Baca: Penundaan Umrah Sementara, Komisi 8 Minta Menteri Agama Hati-Hati Bicara

Baca: Pemerintah Terus Yakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia Bebas Virus Corona

Ia tidak menyebutnya sebagai kerugian, Sebab, usaha tersebut, menurut dia, adalah bentuk pelayanan terhadap tamu Allah.

"Kejadian ini di luar kemampuan kita semua," ujarnya.

Baca: Viral Seorang Janda Kompak Menikah Bersama Tiga Anak Gadisnya, Resepsi Digelar di Lapangan Bola

Diperkirakan ada lebih dari 150.000 calon jamaah umrah yang sudah mendapatkan visa perjalanan ibadah umrah.

Akan tetapi, mereka akan tertahan sementara waktu karena tidak bisa pergi ketanah suci, setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan penangguhan tersebut.

Pada saat diumumkan penangguhan umrah itu dikatakan Joko, total ada 2.323 calon jamaah umrah yang tertahan di bandara Soekarno Hatta dan terdapat kasus lainnya akibat dampak penundaan tersebut.

"Yang sudah berangkat pada hari yang sama tapi tidak bisa masuk saudi, dan sedang transit ada 1685. Jadi yang kemaren sudah sempat transit kembali lagi semua, kecuali yang sudah berada disana (sudah umrah di saudi)," kata Joko.

"Alhamdulillah semua jamaah bisa memahami, tapi yang tidak bisa dipahsmi adalah yang sudah terbang tapi tidak sampai. ada juga yang sudah umrah tapi malah nggak bisa balik, setelah di negara transit," lanjutnya.

Pemerintah, lewat kementerian luar negeri (Kemlu) dan Kementerian agama (Kemenag) telah melakukan kordinasi dengan duta besar Arab Saudi di Jakarta terkait visa para jamaah yang hanya berlaku 15 hari.

Diharapkan, visa tersebut tidak hangus atau akibat penangguhan tersebut para jamaah dapat menggantinya di waktu pemberangkatan mereka, tanpa ada biaya atau penambahan biaya.

Hal itu dikarenakan besarnya biaya pembuatan visa yang mencapai USD 195 - USD 200.

"Terkait akomodasi, mitra kita sudah berhubungan baik hanya saja kemaren yang belum sempat terpecahkan adalah masalah visa karena visa besar biayanya sekitar 195-200 USD, karena akan habis selama 15 hari. Kalo harus proses ulang lagi tentunya ada biaya tambahan," ujar Joko

"Menag dan Menlu sudah melakukan kordinasi dengan Dubes Arab di Jakarta. karna visanya adalah visa elektronik. Jadi yang sudah ada visa tapi belum bisa masuk ke Arab bisa dibuat kembali tanpa biaya," ujarnya